Direktorat Jenderal Pajak () mencatat sebanyak 11.377 wajib mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak melalui program penghapusan sanksi atau PSA hingga Kamis (12/11).
Berdasarkan data DJP per 12 November 2026, jumlah permohonan tersebut mencakup 40.644 kohir dengan total setoran sebesar Rp595,1 miliar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa permohonan PSA berasal dari wajib pajak yang mengajukan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Inge menjelaskan wajib pajak yang mengajukan permohonan sebelum PMK 71/2026 berlaku tetap dapat memperoleh perlakuan sesuai ketentuan baru tersebut. Namun, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi.
"Walaupun dia sudah menyampaikan permohonannya sebelum berlaku PMK 71, dia akan diperlakukan sama seperti PMK 71. Namun, ada beberapa syarat tambahan yang nanti akan diminta oleh teman-teman di Kanwil, oleh penelaah keberatan, atau bisa juga dibantu oleh account representative," ujar Inge dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Selain itu, Inge menjelaskan wajib pajak yang tidak memiliki pokok pajak dalam surat tagihan pajak (STP) cukup membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang ditetapkan untuk mendapatkan pembebasan sanksi sebesar 90 persen.
"Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelas Inge.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan tersebut masih dinamis. Pasalnya, kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100 persen masih dibuka sampai 31 Desember 2026, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan.
"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," pungkas Bimo.