25.000 PNS Terancam Menganggur Gara-gara AI

Liputan6.com, Jakarta - berencana mengurangi sekitar 25.000 pekerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan (). Rencana tersebut diperkirakan memangkas sekitar 15% dari total posisi di pemerintahan dalam satu dekade mendatang.

Sekretaris Negara Belanda, Eric van der Burg, mengatakan pemerintah tidak bisa terus mempertahankan pola kerja yang selama ini diterapkan. "Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan," ujarnya, dikutip dari Yahoo News, Rabu (11/11/2026).

Van der Burg menilai terlalu banyak aturan, pengecualian, dan prosedur yang justru membuat penyelesaian masalah menjadi lebih rumit. Karena itu, pemerintah ingin membangun birokrasi yang lebih sederhana, cerdas, dan ramping.

Ia menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tetap harus mendapatkan pelayanan pemerintah yang dibutuhkan. Namun, pemerintah juga perlu mengambil keputusan sulit untuk memangkas biaya organisasi secara signifikan.

Kabinet Belanda yang dipimpin Perdana Menteri Rob Jetten akan memaparkan strategi pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas pada kuartal pertama 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana penghematan anggaran hingga € 3,5 miliar per tahun mulai 2035, setara Rp 70,8 triliun (asumsi kurs euro terhadap rupiah 20.230).

Meski demikian, pemangkasan tidak akan berlaku untuk seluruh sektor pemerintahan. Kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari program efisiensi tersebut. Pemerintah juga menargetkan penghematan sebesar €900 juta dari anggaran pusat pada tahun depan.

Rencana pengurangan pegawai ini muncul setelah jumlah tenaga kerja pemerintah Belanda mengalami peningkatan cukup besar. Sejak 2018, pemerintah telah menambah sekitar 46.500 posisi baru, sehingga jumlah pegawai negeri meningkat sekitar 40%.

Dorongan efisiensi juga muncul di tengah tekanan terhadap keuangan publik di berbagai negara Eropa. Peningkatan perekrutan pegawai selama pandemi, ditambah kenaikan suku bunga utang pemerintah, membuat anggaran negara semakin terbebani.

Di Inggris, jumlah pegawai negeri meningkat lebih dari sepertiga dalam satu dekade terakhir hingga melampaui 500.000 orang. Jika Inggris menerapkan program efisiensi AI dengan skala yang sama seperti Belanda, pemangkasan diperkirakan bisa mencapai sekitar 75.000 pekerjaan, menurut Bloomberg.

Wakil pemimpin Reform UK, Richard Tice, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut dan mengatakan partainya ingin memulainya dari dewan pemerintahan daerah yang mereka kelola.

Sementara itu, uji coba penggunaan AI di Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris menunjukkan bahwa sejumlah pegawai merasa malu menggunakan teknologi tersebut di tempat kerja karena khawatir dipandang negatif oleh atasan.

Ratusan pegawai negeri sebelumnya mendapat akses ke sistem AI bernama Redbox yang dikembangkan di Whitehall. Teknologi itu mampu merangkum dokumen, menjawab pertanyaan, dan membuat transkripsi rapat. Namun, laporan penggunaan sistem tersebut menemukan bahwa sebagian pegawai enggan mencantumkan keterangan bahwa pekerjaan mereka dibantu AI.

Lembaga Tony Blair Institute dalam laporan 2024 memperkirakan AI berpotensi mengotomatiskan sebagian dari lebih dari 40% tugas di sektor publik. Pemanfaatan teknologi itu diperkirakan dapat menghemat seperlima waktu kerja pegawai.