Liputan6.com, Jakarta - Wakil Kepala (), Suharmen, menekankan keberhasilan Aparatur Sipil Negara (Pro-) tidak cukup diukur dari jumlah ASN yang telah mengikuti profiling maupun laporan hasil penilaian yang diterbitkan.
Hasil profiling harus mampu memberikan nilai strategis dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan manajemen ASN, mulai dari pengembangan kompetensi, identifikasi talenta, perencanaan karier, hingga penyusunan rencana suksesi.
"Keberhasilan Pro-ASN bukan diukur dari berapa banyak ASN yang telah mengikuti profiling atau berapa banyak laporan yang telah diterbitkan, tetapi jauh lebih penting adalah sejauh mana hasil profiling dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen ASN yang lebih tepat,” pesan Suharmen saat membuka rangkaian Rakor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Profiling ASN (Pro-ASN) Tahun Anggaran 2026 dalam keterangan resmi, Minggu, (22/11/2026).
Adapun Profiling ASN merupakan proses penilaian dan pemetaan potensi, kompetensi, literasi digital, serta preferensi karier pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menurut dia, Pro-ASN merupakan instrumen strategis dalam mendorong transformasi manajemen ASN berbasis sistem merit.
Data potensi dan kompetensi yang dihasilkan harus benar-benar dimanfaatkan oleh instansi pemerintah sebagai landasan pengelolaan talenta dan pengembangan sumber daya manusia aparatur secara lebih terarah dan objektif.
Ia juga mengingatkan, evaluasi program tidak boleh berhenti pada pengukuran capaian pelaksanaan. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi berbagai kendala, mengukur efektivitas program, serta menghasilkan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
Ia meminta agar Pro-ASN tidak sekadar menjadi kegiatan pemetaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pengelolaan ASN.
ASN Mengikuti Profiling
Dalam pelaksanaaannya sendiri berdasarkan data BKN per 19 November 2026, jumlah ASN yang telah mengikuti profiling mencapai 250.167 peserta dari target 633.815 peserta atau sebesar 39,47 persen. Capaian ini merupakan akumulasi pelaksanaan oleh BKN Pusat dan 14 Kantor Regional BKN.
Di antara seluruh unit pelaksana, Kantor Regional II BKN Surabaya mencatat realisasi tertinggi, yakni 109,59 persen atau sebanyak 24.867 peserta dari target 22.690 peserta.
Selain mengevaluasi realisasi peserta, evaluasi juga mencakup pembahasan hasil profiling berdasarkan jenis jabatan, potensi, kompetensi manajerial, sosial dan kultural (mansoskul), serta literasi digital.
Data tersebut menjadi gambaran awal mengenai kapasitas dan profil ASN yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi maupun mendukung kebijakan manajemen talenta di instansi pemerintah.
Pengelolaan Asesor
Pengelolaan asesor juga menurut dia harus memperhatikan kejelasan pembagian tugas, keseimbangan beban kerja, serta pengukuran kinerja agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan layanan penilaian kompetensi.
Ia menegaskan, pengelolaan jenis dan substansi pekerjaan penilaian kompetensi tetap perlu terpusat pada Pusat Penilaian Kompetensi ASN.
Sementara itu, Kantor Regional menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi layanan penilaian kompetensi di wilayah masing-masing. Keberadaan asesor di daerah juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pembinaan serta meningkatkan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi oleh instansi pemerintah.
Di samping itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Desy Mutia Ali, menyampaikan perkembangan penyelenggaraan Pro-ASN sekaligus menekankan pentingnya sinergi seluruh unit kerja untuk memastikan pencapaian target program. Ia berharap monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi ruang konsolidasi untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi percepatan pelaksanaan Pro-ASN.