Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran. Sertipikat tersebut diberikan di 19 lokasi yang berada di lima provinsi dan delapan kabupaten.
Bagi keluarga transmigran, sertipikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan tanah yang sah memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola. Hal ini sekaligus menjadi landasan bagi keluarga untuk membangun kehidupan dan mengembangkan usaha dengan lebih tenang.
Salah satu penerima sertipikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Selama 26 tahun, ia menanti kepastian hukum atas tanah yang telah menjadi tempat tinggalnya.
"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya," ungkap Abdul dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hal serupa diungkapkan oleh Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanahnya.
"Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi," ungkap Kornelis.
Negara Tunaikan Kewajiban kepada Transmigran
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan penyelesaian persoalan sertipikat tanah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi. Selama puluhan tahun, mereka telah berkontribusi membangun kawasan transmigrasi sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Adapun kegiatan penyerahan sertipikat kali ini dilaksanakan serentak di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah mereka.
"Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut," papar Iftitah.
Iftitah menekankan masyarakat transmigrasi telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya. Iftitah menyebut kawasan ini telah menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
"Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini," kata Iftitah.
Kepastian Tanah, Fondasi Kesejahteraan Keluarga
Kementerian Transmigrasi terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang masih menunggu dapat memperoleh haknya.
Kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan, mengembangkan kegiatan pertanian maupun usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diserahkan, tetapi juga dari semakin kuatnya kepastian hak, rasa aman, dan kesempatan masyarakat transmigrasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Bagi keluarga yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun, penyerahan sertipikat ini menjadi akhir dari ketidakpastian panjang sekaligus awal untuk menata masa depan dengan lebih tenang.