Politik

6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat di RUU Pembentukan UU

6 Syarat DPR Bisa Susun RUU Secara Kilat di RUU Pembentukan UU
Jakarta, CNN Indonesia

Rapat Paripurna ke-12 DPR masa sidang II 2026-2027 resmi menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif , Selasa (17/11).

RUU yang berstatus sebagai kumulatif terbuka dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu salah satunya akan mengatur mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation.

Putusan MK yang dimaksud merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 soal tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

"Nah, di sini pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat itu adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang," kata Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono dalam rapat perdana RUU tersebut di Baleg DPR, pada Selasa (3/11).

Bayu menambahkan, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Dari jumlah itu, 71 pasal merupakan materi baru, sedangkan 21 pasal lainnya berasal dari materi dalam undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Usai disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang. Sementara, UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya.

Namun, Bayu menjelaskan, ada syarat atau kondisi RUU bisa disusun secara mekanisme fast-track. Pertama, untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan; Kedua, untuk menindaklanjuti putusan MK yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian UU.

Ketiga, mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas; Keempat, memperbaiki kesalahan teknik penulisan; Kelima, mengubah lampiran undang-undang; dan keenam, keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi untuk membentuk UU melalui prosedur cepat.

Selain syarat atau kondisi, ada pula lima batasan lain yang harus dipenuhi agar RUU bisa disusun secara cepat. Pertama, terdapat situasi tertentu yang menuntut darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional.

Kedua, tetap memperhatikan asas keterbukaan, asas partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan.

Ketiga, harus tetap menjamin keterlibatan publik secara proporsional; keempat, adanya kajian naskah akademik yang memadai; dan kelima, pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan konstitusi.