700 Ribu Badan Usaha Diblokir Imbas Tak Laporkan Pemilik Manfaat Akhir

Liputan6.com, Jakarta - (Kemenkum) masih memblokir sekitar 700 ribu yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO). Pemerintah memperketat pengawasan tersebut melalui integrasi data korporasi lintas dan lembaga untuk meningkatkan kepatuhan .

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, jumlah badan hukum dan badan usaha yang diblokir telah turun dari sekitar 1,8 juta menjadi 700 ribu setelah pemerintah menerapkan kebijakan penertiban pelaporan pemilik manfaat.

“Dari 3,8 juta tadi yang dipaparkan oleh Dirjen AHU, awalnya kami sudah memblokir kurang lebih sekitar 1,8 juta badan hukum, termasuk di dalamnya adalah badan usaha yang tidak melaporkan BO-nya. Alhamdulillah sekarang dengan kebijakan yang kami lakukan, makin menurun dan sekarang masih ada tersisa 700 ribu badan usaha yang kami blokir,” ujar Supratman dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Supratman menjelaskan, integrasi data korporasi diperlukan karena pemerintah masih menemukan perbedaan informasi kepemilikan manfaat dan susunan pengurus perusahaan di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Dia mencontohkan, satu perusahaan dapat mencatat pemilik manfaat berbeda antara data Kemenkum dan kementerian lainnya. Perbedaan serupa juga terjadi pada informasi susunan pengurus perusahaan.

Karena itu, Kemenkum mendorong seluruh kementerian dan lembaga mengakses data administrasi badan hukum secara real time tanpa harus melalui proses surat-menyurat.

“Setiap saat seluruh kementerian lembaga itu bisa langsung mengakses semua data yang terkait dengan badan usaha di website Kementerian Hukum,” kata Supratman.

Dia menegaskan, integrasi tersebut tidak bertujuan mengambil alih kewenangan teknis kementerian dan lembaga lain. Sebaliknya, penyatuan data diharapkan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap korporasi.

Supratman mengungkapkan, pertukaran data dari sistem Kemenkum telah mencapai lebih dari 50 juta data sepanjang 2023 hingga 2026. Kemenkum juga membuka akses data bagi Direktorat Jenderal Pajak dan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, KPK, dan kepolisian.

Integrasi tersebut juga memungkinkan pemerintah mengotomatisasi pemblokiran perubahan data perseroan apabila terdapat dugaan tindak pidana korporasi.

“Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi kita,” tegasnya.

Supratman menambahkan, Kemenkum juga mendorong Ombudsman memanfaatkan dashboard terintegrasi untuk mengawasi kinerja pelayanan kementerian. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan dapat berlangsung secara langsung tanpa bergantung pada proses permintaan informasi melalui surat.