Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buka suara soal rencana pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset dan badan pengawas pengelolaan aset oleh Presiden sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rencana pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset dilakukan agar penegak hukum tidak menargetkan untuk hanya merampas aset masyarakat tanpa ada pelanggaran hukum. Hal ini juga dapat menimbulkan adanya conflict of interest.
"Jadi kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekedar menargetkan sebanyak mungkin untik merampas aset. Karena dia yang akan mengelolanya. Jadi nanti da conflict of interest," kata Habiburokhman dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Hal ini, menurutnya, juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia, di mana kewenangan pengelolaan hasil perampasan aset dipisahkan oleh penegak hukum.
"Banyak negara, sebagian besar dipisahkan antara pengelola hasil perampasan aset dengan penegak hukum. Contoh di AS, Inggris, dan Australia, itu dipisahkan antara badan pengelolaan perampasan aset dengan penegak hukumnya," terang Habiburokhman.
Selain itu, Presiden juga diminta untuk membentuk badan pengawas pengelolaan aset, guna mencegah penegak hukum atau pihak yang berkuasa memanfaatkan perampasan aset untuk memperkuat kekuasaannya dengan cara yang tidak benar.
"Badan pengawas pengelola aset. Ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat, jangan sampai UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnua dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, adanya badan pengawas juga untuk mencegah upaya pemerasan yang bisa dilakukan oleh penegak hukum.
"Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berbeda dengan penegak hukum," tegasnya lagi.
[Gambas:Video CNBC]