Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jakarta (ANTARA) - Advokat terdakwa Silmy Karim, Soleman Ponto menyebut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.
Pengakuan itu disampaikan JPU dalam tanggapan atas nota perlawanan (eksepsi) Silmy yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.
“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman saat ditemui seusai sidang.
Soleman mengatakan JPU justru menyebut ketiadaan OTT tidak mengurangi penuntutan terhadap Silmy dalam perkara itu.
Namun, menurutnya, pengakuan tersebut berbeda dengan pembingkaian alias framing pemberitaan saat KPK menangkap sejumlah pelaku lain, yang justru menempatkan Silmy seolah-olah terkena OTT.
Meski begitu, dirinya menilai fokus perkara kini bergeser dari yang pada awalnya dianggap bahwa Silmy tertangkap tangan, tetapi setelah itu operasi tertangkap tangan tidak ditemukan, dan yang dipersoalkan saat ini adanya pemerasan.
"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan. Nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat,” ujarnya.
Saat membacakan nota perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim merasa adanya kriminalisasi melalui OTT palsu dalam kasus yang menimpanya.
"Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Silmy.
Menurut dia, perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeretnya sebagai terdakwa sejak awal dibangun di atas satu kesan, yaitu seolah-olah dirinya tertangkap tangan.
Ia menyampaikan kesan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan lantaran pada malam hari tanggal 3 Juni 2026, Silmy datang sendiri ke gedung KPK untuk bersikap kooperatif.
Ia menuturkan surat dakwaan sendiri pun tidak menyebut bahwa dia tertangkap tangan, namun kesan tertangkap tangan itu dijadikan 'pintu masuk' untuk mendakwanya dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.
Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Perbuatan Silmy dilakukan bersama-sama dengan mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.
Selanjutnya, bersama dengan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.
Dari tindakan pemerasan, para terdakwa diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda, yakni Silmy Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Obin sebesar Rp50,97 miliar; serta Juniadi Rp16,31 miliar.
Sementara, gratifikasi yang diterima Silmy meliputi uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Rp31,38 miliar.
Atas perbuatannya, eks Wamen Imipas itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.