BALI – Sektor asuransi Indonesia dinilai telah memadai dalam memenuhi standar dan praktik Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sementara itu, sektor dana pensiun masih memerlukan sejumlah perbaikan dalam penerapan standar tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, penilaian tersebut merupakan hasil proses accession review OECD terhadap sektor asuransi dan dana pensiun Indonesia. Proses peninjauan tahap akhir berlangsung pada 3 November 2026.
“Untuk asuransi sudah memadai, tinggal menunggu surat formal,” ujar Ogi dalam diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan media massa di Bali, Selasa (17/11/2026).
Dalam pedoman tata kelola perusahaan asuransi, OECD menetapkan sejumlah prinsip yang mencakup penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif, kompetensi pengurus dan manajemen senior, serta kebijakan yang memastikan perlakuan layak terhadap nasabah dan pemegang polis.
OECD juga menekankan pentingnya budaya risiko yang kuat dan strategi bisnis serta keuangan yang dikelola secara hati-hati. Prinsip tersebut diperlukan agar perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis dan penerima manfaat.
Adapun untuk dana pensiun, OECD menetapkan prinsip tata kelola yang mengutamakan kepentingan peserta dan penerima manfaat. Pengaturan tersebut mencakup pemisahan aset dana pensiun dari aset pengelola, pembagian tanggung jawab pengawasan dan operasional, serta penerapan mekanisme pengendalian risiko.
Dalam pengelolaan investasi, OECD juga menekankan prinsip kehati-hatian, diversifikasi portofolio, kesesuaian antara aset dan kewajiban dana pensiun, serta transparansi informasi kepada peserta. Pengawasan terhadap dana pensiun perlu mencakup kepatuhan hukum, kondisi keuangan, dan pengelolaan aktuaria.
Ogi menyebut, untuk sektor dana pensiun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait penerapan standar dalam praktik.
“Kalau dana pensiun masih ada sedikit perbaikan-perbaikan,” katanya.
Proses peninjauan tersebut telah berlangsung melalui beberapa tahapan. Pada Maret 2026, Indonesia menyampaikan presentasi awal di Paris, Prancis. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan fact-finding mission OECD ke Jakarta.
Dalam misi tersebut, OECD melakukan pertemuan dengan OJK, pelaku industri, asosiasi, serta perwakilan konsumen. Proses kemudian berlanjut dengan peninjauan akhir di Paris.
Hasil penilaian terhadap sektor asuransi dan dana pensiun tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. Untuk sektor asuransi, OJK masih menunggu penyampaian surat formal sebagai tindak lanjut hasil peninjauan.