Mabes Polri mengungkap alasan Irjen belum dijadwalkan sidang etik dalam kasus terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan hal itu dikarenakan mantan Kadiv TIK Polri tersebut masih dalam kondisi sakit.
Oleh karenanya, kata dia, Divisi Propam Polri belum bisa melakukan penjadwalan untuk menghormati hak asasi yang bersangkutan.
"Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (18/11).
"Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU," imbuhnya.
Sementara untuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Isir mengatakan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) telah menjadwalkan sidang pada pekan depan.
Kendati demikian, ia belum mengungkap lebih jauh ihwal tanggal pasti pelaksanaan sidang. Termasuk susunan Majelis Sidang KKEP terhadap Listyo.
"Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tuturnya.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.