Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang melanggar ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (), hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengatakan pedagang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
"Untuk yang melanggar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Untuk sanksi pidana sesuai dengan undang-undang maksimal 7 tahun penjara dan yang terbaru denda 1,5 miliar," jelas Amran di Jakarta, Selasa (10/11).
Adapun komoditas pangan tersebut yakni beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu.
Bapanas sendiri telah mengatur ketentuan tersebut dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 mengenai Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan. Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026.
Dalam surat edaran tersebut, seluruh pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan HPP, HET, dan harga beras SPHP karena komoditas tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Pengawasan tersebut dilakukan oleh kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), dan komandan distrik militer (Dandim) sesuai kewenangannya.
Pengawas dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang ditemukan juga dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.
Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan dari peredaran oleh produsen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pelaku usaha juga terancam sanksi pidana apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal tindak pidana di bidang pangan.
Sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.