Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan ketentuan terbaru terkait harga bibit ayam pedaging atau Day Old Chick (DOC) broiler. Dalam aturan baru ini, harga DOC broiler di tingkat peternak ditetapkan dengan batas bawah Rp6.500 per ekor dan batas atas Rp7.000 per ekor.
Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang ditetapkan pada Selasa (10/11/2026).
Sebagai pembanding, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 524 Tahun 2025 sebelumnya menetapkan harga DOC broiler sebesar Rp7.000 per ekor di tingkat peternak dan Rp11.000 per ekor di tingkat loco pabrik. Dengan demikian, terdapat perubahan ketentuan harga pada lampiran terbaru, khususnya mengenai penyesuaian rentang batas harga DOC broiler.
Sementara itu, untuk DOC layer (ayam petelur), harga di tingkat peternak ditetapkan dengan rentang batas bawah Rp9.000 per ekor dan batas atas Rp11.000 per ekor.
Selain bibit ayam, Bapanas juga mencantumkan pembaruan ketentuan harga untuk sejumlah komoditas pangan lainnya.
Untuk jagung pipilan kering, Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat peternak dengan kadar air 15% ditetapkan sebesar Rp5.800 per kilogram (kg). Sementara itu, jagung dengan kadar air 18%-20% memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500/kg di tingkat petani.
Adapun telur ayam ras memiliki HPP/Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sebesar Rp26.500/kg dan HET di tingkat konsumen sebesar Rp30.000/kg. Untuk daging ayam ras, HPP/HAP produsen ditetapkan Rp25.000/kg dan HET konsumen sebesar Rp40.000/kg.
Sementara itu, HET gula konsumsi di tingkat konsumen ditetapkan Rp17.500/kg untuk wilayah di luar Indonesia Timur serta wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Khusus untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP, HET gula ditetapkan sebesar Rp18.500/kg.
Dalam surat edaran tersebut, Bapanas menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
"Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP. Ya, [jika melanggar] itu diberi sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi," tegas Amran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
[Gambas:Video CNBC]