Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengancam kedaulatan negara.
“Jika penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik dilakukan untuk mengintimidasi, melumpuhkan, atau mengendalikan institusi negara demi kepentingan tertentu, maka persoalan ini harus didalami secara serius,” kata Ketua Umum PB PII Amsal Alfian di Jakarta, Rabu.
Amsal menegaskan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi harus menjangkau pihak-pihak yang berada di balik dugaan kejahatan tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Ia juga mengingatkan hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
“Usut tuntas, bongkar jaringannya, dan berantas praktik yang terbukti merusak sendi negara sampai ke akar-akarnya,” ujar Amsal.
Selain persoalan penyadapan ilegal, PB PII mendorong pemerintah mengusut dugaan manipulasi ekspor, praktik under invoicing, transfer pricing tidak wajar, serta penyimpangan perpajakan yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
PB PII juga meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang diduga menyalahgunakan insentif maupun melakukan pelanggaran kewajiban pajak.
Dalam sektor lingkungan dan sumber daya alam, Amsal meminta pengusutan menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dugaan praktik penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Menurut dia, penegakan hukum harus menyasar korporasi, pemilik manfaat, jaringan pembiayaan, dan pihak-pihak yang terbukti terlibat, bukan hanya pekerja lapangan.
“Perusahaan yang terbukti melanggar juga harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk pencabutan izin dan penyitaan aset melalui proses hukum,” ucapnya.
PB PII juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menyesuaikan kebijakan ekspor gas apabila diperlukan untuk menjamin kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.