Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan ketegasan yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus yang menjerat jajaran internal kepolisian termasuk soal penyadapan ilegal, perlu diikuti oleh seluruh personel di Korps Bhayangkara.
“Itu menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik itu diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” kata Abdullah di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, langkah Polri di bawah kepemimpinan Suyudi menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap siapapun, termasuk jenderal bintang empat sekalipun.
Dia mendukung langkah Polri yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus penyadapan presiden. Abdullah mendorong agar ketegasan Polri dibarengi dengan pengusutan tuntas dalam kasus penyadapan itu.
Sebelumnya, Ahrie Sonta Nasution yang merupakan salah satu tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ahrie dijatuhi sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sementara, tiga tersangka lainnya juga akan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan arti penting penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” kata dia.
Dia mendorong agar sanksi etik terhadap para pelaku penyadapan presiden diikuti dengan penegakan hukum yang profesional. Menurut dia, penyidikan pidana perlu terus berjalan untuk mengungkap rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat, dan tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan.
“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” katanya.
Selain itu, dia meminta penyidik menelusuri jalur pemberian perintah, penggunaan akses, dan pihak yang menerima hasil penyadapan. Dia menilai, setiap dugaan keterlibatan tersangka perlu diperiksa sesuai perannya, sehingga pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti.
“Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” katanya.
Abdullah mengatakan Komisi III akan mengawal perkembangan penanganan perkara. Komisi III DPR sudah menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi untuk membahas perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” katanya.