Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga Rp 500 juta. Usulan ini dinilai perlu untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir liar kembali terulang di Jakarta.
Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menilai denda sekitar Rp 50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.
Menurut Jupiter, sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa. Akibatnya, praktik pengelolaan parkir tanpa izin dikhawatirkan terus berulang.
"Kalau dendanya hanya Rp 50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp 500 juta," ujar Jupiter dalam keterangan, Rabu (18/11/2026).
Anggota Komisi B Fraksi Nasdem itu mengatakan, peningkatan sanksi diperlukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan. Dia meminta para pengelola tidak mengabaikan aturan yang berlaku.
Jupiter juga mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Menurutnya, pendekatan tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.
"Jika dendanya terlalu rendah, pelanggar akan mudah menyepelekan aturan," jelasnya.
Lebih lanjut, Jupiter menegaskan pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Diperlukan komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi pansus ditindaklanjuti.
Jupiter berharap rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan, penguatan pengawasan, hingga penindakan terhadap operator parkir yang menjalankan usaha tanpa izin.
"Dengan begitu, pengelolaan parkir di Jakarta diharapkan menjadi lebih tertib dan seluruh operator dapat menjalankan usaha sesuai ketentuan perizinan yang berlaku," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar penertiban parkir liar diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kendaraan yang diparkir di trotoar dan bahu jalan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pramono mengarahkan agar persoalan parkir liar dibahas secara rutin dalam rapat di tingkat kecamatan.
"Parkir liar di trotoar dan bahu jalan bukan hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga mengurangi hak dan kenyamanan pejalan kaki. Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan," ujar Chico dalam keterangan, Selasa (17/11).