Bojonegoro (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Erix Maulana Heri Kiswanto, mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30 persen dari total anggota.
"Keanggotaan BPD harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penetapan jumlah anggota BPD," kata Erix yang merupakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.
Erix menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran nomor 140/19/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027-2035 Kabupaten Bojonegoro, terdapat ketentuan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
Ia menjelaskan, jika jumlah penduduk sebanyak 3.000 jiwa, maka akan ditetapkan lima orang anggota BPD dengan keterwakilan satu orang perempuan. Sementara jika jumlah penduduk berkisar dari 3.001 jiwa hingga 5.000 jiwa, makan akan ada tujuh anggota dengan keterwakilan dua perempuan.
Sedangkan jumlah jika penduduk lebih dari 5.000 jiwa, maka ada sembilan orang anggota BPD dengan keterwakilan tiga orang perempuan.
"Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan," jelasnya.
Menurut dia, adanya BPD perwakilan perempuan tersebut diharapkan dapat menyerap aspirasi para kaum perempuan. Ia menambahkan, perempuan memiliki kebutuhan secara spesifik yang lebih dipahami oleh sesama perempuan.
Selain itu, keterwakilan perempuan tersebut juga untuk memastikan kepentingan dan isu-isu perempuan tidak terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
"Termasuk produk hukum yang dihasilkan bersama kepala desa bisa perspektif perempuan, keputusannya juga lebih inklusif dan adil," katanya.