Ekonomi

Apa Benar Dana Cadangan Pesangon Akan Disimpan di Danantara?

Apa Benar Dana Cadangan Pesangon Akan Disimpan di Danantara?
Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah bakal mewajibkan  untuk menyetor buruh ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon akan dibentuk dalam waktu dekat.

Nantinya, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah itu .

Lantas benarkah BPI Danantara yang akan mengelolanya?

Kemnaker telah mengklarifikasi informasi mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Danantara.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut kabar tersebut tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini belum ada lembaga yang ditetapkan untuk mengelola dana tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11) lalu.

Indah menjelaskan pelaksanaan dana cadangan pesangon masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi dasar teknis kebijakan tersebut.

Aturan tersebut nantinya mencakup berbagai hal, termasuk sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, lembaga yang bertanggung jawab, serta sistem pertanggungjawaban dana.

Sebelum merumuskan aturan tersebut, Kemnaker akan menggelar penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lainnya.

Indah juga mengatakan pembahasan bersama para pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, penetapan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon masih menunggu proses penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksanaan.

Kemnaker pun memastikan perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan setelah seluruh tahapan perumusan dan penetapan aturan selesai.

Sementara itu, Tim komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.

"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Lebih lanjut, Danantara juga membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.

"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tegas super holding pelat merah tersebut.