JAKARTA -- Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) memastikan tetap menggelar demonstrasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Ahad (15/11/2026), meskipun sejumlah tuntutan gerakan tersebut mulai mendapat respons. Ketua Panitia ARBI, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menegaskan bahwa perkembangan yang terjadi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang selama ini disuarakan organisasinya.
Bachtiar memperkirakan aksi tersebut akan diikuti sekitar 7.500 hingga 10 ribu peserta dari berbagai daerah. Massa dijadwalkan berkumpul mulai pukul 07.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi mengenai penegakan hukum, pemberantasan oligarki, dan pengelolaan kekayaan negara bagi kepentingan rakyat.
Kepastian kelanjutan aksi itu disampaikan Bachtiar dalam Konsolidasi Aksi Rakyat Bela Indonesia yang berlangsung di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang aksi yang dijadwalkan berlangsung dua hari kemudian.
Menurut Bachtiar, dua dari lima tuntutan ARBI telah memperoleh respons, tetapi penyelesaiannya dinilai belum menyentuh seluruh persoalan yang dipermasalahkan. Ia menyebut terdapat aspek penegakan hukum yang masih perlu ditindaklanjuti, termasuk persoalan dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi perhatian gerakan tersebut.
"Saya katakan sebagian karena entah apakah tuntutan pidana terhadap pemalsuan itu yang terbukti dalam rilisnya dia tidak mengakui adanya pemalsuan ijazah itu. Maksud saya proses-prosesnya dan sampai pada pengunduran dirinya," kata UBN.
Gerakan ARBI sebelumnya menggelar aksi di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, pada Ahad (8/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian penyampaian aspirasi mengenai persoalan hukum, pengaruh oligarki, dan arah kebijakan nasional. Penyelenggara menyatakan gerakan akan dilanjutkan untuk mengawal tuntutan yang dinilai belum terlaksana.
Persiapan aksi berikutnya kemudian dibahas melalui konsolidasi nasional di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang diikuti perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat tersebut membahas penentuan lokasi, perkiraan jumlah peserta, serta kebutuhan pendukung kegiatan. Tugu Proklamasi menjadi lokasi yang dipilih untuk penyelenggaraan aksi lanjutan.
ARBI sebelumnya merumuskan lima pokok tuntutan yang menjadi dasar gerakannya. Tuntutan itu mencakup persatuan masyarakat, penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai merugikan kepentingan negara, penolakan terhadap dominasi oligarki, penerapan Pasal 33 UUD 1945, serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) secara konsisten.
Persoalan hukum menjadi salah satu perhatian gerakan tersebut karena ARBI menilai setiap keputusan lembaga peradilan harus memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan institusi terkait. Namun, penilaian mengenai dugaan pelanggaran maupun pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan proses hukum dan pembuktian. Bachtiar menyatakan respons terhadap sebagian tuntutan belum menjadi alasan untuk menghentikan gerakan.
Selain persoalan hukum, ARBI menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan pengusaha dalam praktik pembakaran hutan dan lahan. Bachtiar mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pelaku usaha apabila keterlibatan dan kesalahannya telah terbukti melalui proses hukum. Menurut dia, penindakan terhadap kejahatan lingkungan perlu dilakukan secara tegas, terutama jika mengakibatkan kerusakan luas dan menimbulkan korban.