Politik

Atasi Banjir Berulang, Satgas PRR Petakan Pemulihan di Subulussalam

Subulussalam Perkuat Penanganan DAS Lae Soraya untuk Lindungi Warga dari Banjir Berulang
Foto: Satgas PRR
Jakarta -

Perlindungan permukiman, pemulihan akses jalan, dan pemenuhan air bersih menjadi prioritas penanganan pascabencana di sejumlah desa sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lae Soraya, Kota Subulussalam, Aceh. Penanganan ini difokuskan untuk mengatasi banjir berulang akibat sedimentasi, kerusakan tanggul, serta rendahnya badan jalan.

Di Desa Binanga, Kecamatan Rundeng, luapan banjir menggenangi badan jalan sepanjang sekitar satu kilometer dan menghambat mobilitas masyarakat. Warga setempat juga masih mengalami keterbatasan air bersih. Penanganan yang dibutuhkan meliputi peninggian badan jalan, pembangunan tanggul pengaman, dan pengeboran sumur.

Perlindungan terhadap permukiman dan fasilitas pendidikan juga diperlukan di Desa Muara Batu. Luapan Sungai Lae Soraya berpotensi menjangkau rumah warga dan SD Negeri Muara Batu-Batu. Pembangunan tanggul atau pemasangan sheet pile sepanjang sekitar dua kilometer serta percepatan relokasi sekolah ke lahan yang telah tersedia menjadi solusi yang perlu ditindaklanjuti.

Sementara itu, banjir tahunan di Desa Panglima Sahman merendam sekitar 1,2 kilometer ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan turut berdampak pada lantai jembatan. Penanganan ruas tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi Pemerintah Kota Subulussalam dengan Dinas PU Aceh agar pekerjaan mencakup peninggian badan jalan dan perbaikan jembatan.

Kondisi lebih kompleks ditemukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Pendangkalan alur sungai dan kerusakan tanggul telah mengubah arah aliran hingga menghantam permukiman pada kedua sisi sungai.

Normalisasi melalui pengerukan sedimentasi serta pembangunan tanggul baru diperlukan untuk mengurangi ancaman terhadap keselamatan warga, terutama pada tikungan sungai yang rawan gerusan.

Untuk membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan dan menentukan tindak lanjut, Tim Supervisi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meninjau Desa Binanga, Muara Batu, Panglima Sahman, Suak Jampak, dan Sukamaju, kemarin.

Supervisi tersebut turut mencakup penggunaan Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan hunian sementara, dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Ketua Tim Supervisi Kota Subulussalam Kombes Pol Reinhard Reimond Huwae menekankan pentingnya keterpaduan penanganan agar persoalan warga tidak diselesaikan secara terpisah.

"Diperlukan langkah percepatan, penguatan koordinasi lintas OPD, serta penanganan yang terintegrasi antara aspek tata kelola anggaran, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hunian darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak," tulis Reinhard dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Dukungan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk merealisasikan kebutuhan tersebut. Realisasi tambahan TKD Kota Subulussalam tercatat Rp 39,15 miliar atau 45,47 persen dari pagu Rp 85,60 miliar.

Tim menemukan sejumlah penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peruntukan sehingga memerlukan reviu bersama BKD, Bappeda, dan APIP atau Inspektorat. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat mengembalikan fokus anggaran pada prioritas pemulihan pascabencana dan infrastruktur dasar.

OPD teknis, termasuk Dinas PU, Dinas Pertanian, dan manajemen RSUD, juga perlu menyusun target percepatan fisik dan keuangan yang terukur serta dievaluasi secara berkala.

Selain infrastruktur, pengelolaan hunian sementara (huntara) di Desa Binanga membutuhkan pembenahan. Pendataan ulang penerima manfaat, rehabilitasi bangunan, pemeriksaan instalasi listrik dan dapur bersama, serta penyediaan alat pemadam api ringan diperlukan agar huntara dapat digunakan secara aman dan optimal.

Pemenuhan kebutuhan warga turut didukung bantuan Kementerian Sosial senilai Rp 181,62 juta berupa kasur, tenda gulung, perlengkapan anak, sandang, dan peralatan dapur keluarga. Pemerintah daerah didorong menyelaraskan penyaluran bantuan dengan data pengungsi secara terpilah dan by name by address, terutama untuk melindungi balita, anak-anak, lansia, dan ibu hamil.