Ekonomi

Aturan Antideforestasi Uni Eropa Ancam Ekspor RI Rp127,74 T

Aturan Antideforestasi Uni Eropa Ancam Ekspor RI Rp127,74 T
Jakarta, CNN Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut Indonesia sekitar US$7 miliar atau setara Rp127,74 triliun (asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS) berpotensi terdampak penerapan aturan antideforestasi  (European Union Deforestation Regulation/EUDR) pada akhir Desember 2026.

Sejumlah komoditas Indonesia yang masuk cakupan aturan tersebut antara lain minyak sawit, kopi, kakao, kayu dan produk turunannya, serta karet.

Dradjad mengatakan informasi pemberlakuan EUDR disampaikan perusahaan logistik global Maersk kepada para kliennya.

Aturan tersebut mewajibkan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan dilengkapi data geolokasi atau informasi lokasi lahan asal komoditas.

"Maersk itu mengumumkan kepada para kliennya bahwa EUDR itu akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Artinya seluruh ekspor di produk-produk yang terkena EUDR itu harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi," ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan cakupan komoditas EUDR juga meliputi daging dan kedelai. Namun, Indonesia berpotensi terdampak terutama pada ekspor minyak sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet.

Berdasarkan data yang pernah dilihatnya, nilai ekspor komoditas Indonesia yang berpotensi terdampak mencapai sekitar US$7 miliar.

"Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau enggak salah nilainya sekitar US$7 miliaran. Saya belum dapat data yang terakhir, tapi angkanya pernah segitu," ujarnya.

Karena itu, Dradjad mengimbau eksportir segera menyiapkan data geolokasi agar kegiatan ekspor tidak terganggu. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu. Dan dari pemerintah itu kita ada lembaga namanya BIG, itu yang sudah siap sebenarnya untuk geolokasi," kata Dradjad.

Ia menjelaskan sistem BIG telah siap sehingga pelaku usaha swasta perlu segera menindaklanjuti persiapan tersebut.

Dradjad menegaskan penerapan EUDR merupakan persoalan terpisah dari fasilitas perdagangan Uni Eropa, termasuk Generalised Scheme of Preferences (GSP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ia juga mengingatkan fasilitas GSP bagi Indonesia akan berakhir pada awal 2027. Jika IEU-CEPA belum berlaku saat GSP berakhir, ekspor senilai sekitar US$5,6 miliar yang selama ini menikmati preferensi tarif tersebut berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).

"Kalau IEU-SEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena. Karena 44 persen dari ekspor kita itu mendapatkan fasilitas GSP," ucapnya.

Menurut Dradjad, kembalinya tarif MFN dapat meningkatkan biaya produk Indonesia di pasar Eropa. Eksportir harus memilih menanggung kenaikan biaya, menekan margin, atau meneruskannya kepada pembeli. Importir Eropa pun berpotensi mencari pemasok dari negara lain.

"Jadi kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap," ujar Dradjad.