Politik

Bahas RUU Adminduk, DPR Soroti Warga Masih Harus Serahkan Fotokopi KTP

Bahas RUU Adminduk, DPR Soroti Warga Masih Harus Serahkan Fotokopi KTP
Jakarta, CNN Indonesia

 menyoroti soal pengurusan administrasi, termasuk di bank, yang masih meminta hingga mewajibkan lampiran salinan atau fotokopi e-KTP warga.

Padahal, sejak diterapkan nasional sejak awal 2010an lalu, dalam perekaman data sudah memakai pendataan wajah (face recognition) dan sidik jari dengan tujuan mempermudah proses administrasi kependudukan.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang seharusnya dapat diproses menjadi sistem face recognition atau sidik jari yang kemudian dapat diintegrasikan ke berbagai layanan publik.

"Kemarin di internal ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih ditanya foto kopi KTP-nya. Padahal harusnya perekaman face recognation dan sidik jari yang telah dilakukan Dukcapil terhadap warga negara kita yang memiliki NIK itu kan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan publik," kata Rifqi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Perekaman wajah atau sidik jari merupakan salah satu fitur yang lahir dari konsep Single Identity Number (SIN) atau penerapan nomor identitas tunggal.

Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima mengatakan NIK yang dimiliki setiap penduduk dapat menjadi basis SIN.

Adapun, konsep SIN sedang dibahas  Komisi II dan pemerintah untuk dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

Menurut Aria Bima, ketika kebijakan SIN (nomor identitas tunggal) sudah berlaku, maka pihak negeri maupun swasta tidak boleh lagi meminta fotokopi dokumen pribadi untuk proses administrasi penduduk. Sebaliknya, proses itu wajib dilakukan melalui sistem digital.

"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," kata Aria Bima.

Selain hal itu, Aria Bima juga menjelaskan beberapa pokok yang menjadi pembahasan dalam revisi RUU Adminduk.

Berikut pokok-pokok yang dimuat dalam revisi RUU Adminduk.
1. Stelstel aktif, artinya pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai SIN (single identity number) untuk semua layanan publik.
3. Integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasisnya dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
4. Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk KTP elektronik atau IKD.
5. Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar diganti verifikasi dengan alat baca digital.
6. Nomor Identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.

7. Identitas anak sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 yang belum kawin.
8. IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya.
9. Pengawasan internal dan eksternal, termasuk keamanan data.
10. Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
11. Pendanaan dari APBN, APBD, PNBP, dan hibah ditegaskan bagi pengembangan layanan.
12. Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.