Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan dalam diskusi, termasuk dari orang-orang di lingkaran pemerintahannya.
Dalam siniar Dewan Pers "Gabung Pemerintah, Syahganda Buka Diri Dikritisi" bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, dikutip di Jakarta, Senin, Syahganda mengatakan berdasarkan pengalamannya, Presiden Prabowo tidak keberatan menerima masukan atau pandangan berbeda ketika berdiskusi langsung.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menyampaikan argumentasi kepada Presiden Prabowo terkait upaya pembebasan aktivis Delpedro Marhaen yang ditahan setelah kerusuhan Agustus 2025.
"Saya berdebat dan beliau terima akhirnya. Ketika beliau berargumen, menurut saya, Pak Presiden mungkin ada sedikit miss karena beliau tidak bagian dari itu," kata Syahganda.
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo justru senang ketika diajak berdiskusi dan diberikan tantangan terhadap pandangannya.
Ia mengaku tetap menyampaikan perbedaan pendapat dalam berbagai kesempatan saat bertemu Presiden Prabowo, termasuk dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum menyampaikan pandangannya.
"Kalau ada diskusi, saya enggak mau diam. Apalagi kita aktivis, kita orang yang enggak takut bertanya," ujarnya.
Syahganda juga menambahkan Presiden Prabowo memiliki komitmen terhadap demokrasi karena telah melalui perjalanan panjang dalam membangun partai politik dan mengikuti kontestasi politik selama bertahun-tahun.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memberikan ruang bagi berlangsungnya demokrasi dan tetap mempertahankan pemerintahan sipil.
"Menurut saya, beliau memberikan satu peluang bahwa demokrasi tetap dipertahankan sampai sekarang. Beliau menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era orde baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," imbuhnya.
Ia menambahkan kritik masyarakat dan keseimbangan kekuasaan balance of power merupakan bagian penting dalam demokrasi. Masukan, termasuk kritik yang keras, diperlukan pemerintah sebagai bahan koreksi dan perbaikan kebijakan.