Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto tengah menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan yang diduga dilakukan tersangka Jenderal Polisi LSP dan sejumlah petinggi Polri lainnya, demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan.
"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda kepada ANTARA saat mengunjungi kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu.
Syahganda mengungkapkan, pekan lalu dipanggil Presiden selama dua jam di kediaman Presiden untuk membahas situasi terkini setelah penyadapan.
Menurut dia, Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu oleh penyadapan tersebut.
Pemerintah juga sudah mengumumkan tindakan itu mengarah ke makar. Syahganda juga menyampaikan bahwa hubungan Presiden dengan kelompok yang dekat dengan LSP ikut terganggu.
Dia menjelaskan, kasus itu bukan persoalan hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden yang berarti keselamatan negara lantaran Presiden adalah simbol negara.
Presiden, lanjutnya, sudah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan pejabat lain. Lembaga-lembaga itu tidak harus masuk tim hukum yang dibentuk Polri, tetapi punya kemampuan intelijen untuk melacak apakah isi percakapan yang disadap berkaitan dengan kekuatan politik yang ada selama ini.
"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tutur Syahganda.
Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11) menetapkan tiga tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Ketiganya adalah LSP, ASN, dan EHS.
Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan penyadapan tersebut mengarah pada makar.