Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat di wilayah itu dengan membentuk Posbakum (Pos Bantuan Hukum).
Program ini terwujud berkat sinergi antara Pemkab Bangkalan dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur.
"Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan," kata Bupati Bangkalan Lukman Hakim.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media di Bangkalan, Sabtu, bupati menjelaskan selain bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, pembentukan Posbakum ini juga berkat berkat sama dengan organisasi profesi advokat di Kabupaten Bangkalan.
Ia menjelaskan, keberadaan Posbakum tersebut nantinya tidak boleh sebatas memberikan fasilitasi terhadap warga miskin dan kurang mampu yang memiliki masalah hukum, akan tetapi juga bertugas memberikan wawasan dan informasi tentang hukum melalui program pendidikan masyarakat melek hukum.
"Harapan kami, Posbakum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sendiri atau kebingungan saat berhadapan dengan persoalan hukum,” katanya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan ini lebih lanjut berharap, penguatan paralegal juga diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan perannya secara optimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga.
Melalui sinergi Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, optimalisasi Posbakum diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan.