Politik

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Hari Ini, Libatkan Kompolnas

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Hari Ini, Libatkan Kompolnas

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggelar perkara dugaan tindak pidana secara internal pada Kamis (19/11/2026). Langkah ini dilakukan penyidik bersama dengan pihak lain, termasuk .

​Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa gelar perkara tersebut melibatkan berbagai unsur pengawasan, baik internal kepolisian maupun eksternal, serta para ahli guna menjamin akuntabilitas dan transparansi proses penyidikan.

​"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

​Menurut Susatyo, keterlibatan para pengawas serta pakar hukum tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penyidikan kasus yang menyangkut keamanan negara ini tetap berada di koridor hukum acara pidana yang berlaku.

​"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.

​Usai merampungkan gelar perkara di lingkungan internal Polri, penyidik Dittipidum Bareskrim menjadwalkan pemaparan atau ekspose perkara bersama jajaran jaksa peneliti di Kejaksaan Agung pada akhir pekan ini.

​"Rencana Jumat (20/11/2026) kami laksanakan ekspose di Kejagung," pungkas Susatyo.

Perkara Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar ​

Penyidikan kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan lanjutan setelah penyidik Bareskrim Polri menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi serta meminta keterangan dari sejumlah ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk menguatkan konstruksi perkara.

​Selain mengusut dugaan makar, Bareskrim Polri juga menangani perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) secara paralel. Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

​Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.

​Di sisi lain, proses penegakan kode etik di internal Mabes Polri juga terus bergulir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Mabes Polri telah menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

​Menurut Trunoyudo, pelaksanaan sidang etik tersebut akan berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42. Ia juga menegaskan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri masih terus melakukan pendalaman secara berkesinambungan terkait dugaan keterlibatan pihak berinisial TK, yang namanya sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.