Liputan6.com, Jakarta - menangani 207 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang () selama periode 13-19 November 2026. Dari penanganan tersebut, polisi mengidentifikasi 510 korban dan mengamankan 238 tersangka.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, penanganan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terhadap TPPO. Kegiatan itu dilaksanakan secara serentak oleh Mabes Polri, Polda, hingga jajaran Polres.
"Penanganan TPPO tersebut merupakan program prioritas Bapak Kapolri tentang penguatan bidang penegakan hukum sebagaimana pedoman pelaksanaan KRYD penegakan hukum TPPO Renaksi 8.2/Surat Telegram Nomor STR 3093/XI/OPS.1.1./2026," ujar Nurul dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, sasaran kegiatan tersebut meliputi pelaku TPPO berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, serta wilayah sumber korban, pintu keluar-masuk, jalur transit, dan lokasi tujuan eksploitasi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan penegakan hukum di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, terdapat 510 korban yang terdiri atas 448 orang dewasa dan 62 anak. Dari jumlah tersebut, 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki, dan 13 persen anak-anak.
"Yang mana dengan korban itu secara total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang dengan persentase 50 persen korban perempuan dewasa, 37 persen korban laki-laki, dan 13 persen korban anak-anak," tutur Nurul.
Dia menegaskan, Polri mengedepankan prinsip perlindungan korban dengan memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus masing-masing korban.
Sementara itu, dari hasil penyidikan, polisi telah mengamankan 238 tersangka. Mereka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
"Kemudian Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan maupun sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut," kata Nurul.
Adapun modus operandi yang ditemukan didominasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebanyak 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebanyak 38 persen.
"Dan selanjutnya adalah modus eksploitasi seksual anak, pembantu rumah tangga dalam negeri, kemudian pengantin pesanan, awak buah kapal, kemudian modus militer bayaran," kata Nurul.
84 Korban Dipulangkan
Selain penegakan hukum, Polri juga melakukan upaya penyelamatan dan pemulihan terhadap para korban. Selama periode tersebut, sebanyak 84 korban berhasil dipulangkan.
"Kami perlu menegaskan korban TPPO adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh," ujar Nurul.
Menurut dia, penanganan TPPO tidak berhenti setelah korban ditemukan atau diselamatkan. Proses tersebut harus dilanjutkan dengan pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
"Yang pertama adalah pemulangan korban, yang mana jumlah korban yang berhasil dipulangkan sebanyak 84 orang, yang mana proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban," kata Nurul.
Polri juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan korban mendapatkan penampungan dan pendampingan sesuai kebutuhan.
"Terhadap korban yang telah ditemukan maupun dipulangkan, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait dengan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya, kemudian dengan Dinas Sosial terkait dengan penampungan sementara dan rehabilitasi sosial," kata Nurul.
"Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pendampingan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta BP2MI terkait dengan fasilitasi perlindungan dan penanganan PMI sesuai kewenangannya," sambung dia.
Selain itu, dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan. Asesmen tersebut mencakup kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, hingga peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
"Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa," kata dia.
Nurul berharap, program tersebut dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat sekaligus mencegah korban kembali terjebak dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.
"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyelamatkan korban, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik," ucap dia.
Polri Intensifkan Pencegahan TPPO
Di luar penanganan perkara, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang. Salah satunya melalui kegiatan edukasi Rise and Speak yang telah dilaksanakan sebanyak 279 kali selama periode tersebut.
Kegiatan itu menjangkau 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO. Aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait juga dilibatkan sebagai peserta maupun narasumber.
"Adapun upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan itu melalui kegiatan Rise and Speak sebanyak 279 kegiatan selama kurun waktu tersebut dengan jumlah peserta atau masyarakat yang telah menerima edukasi sebanyak 47.550 orang," kata Nurul.
Menurut dia, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mendeteksi secara dini indikasi perekrutan, pengangkutan, penampungan, maupun pengiriman orang yang diduga berkaitan dengan TPPO.
Nurul pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, persyaratan kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
"Kemudian memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya pekerjaan ke luar negeri. Kemudian tidak menyerahkan dokumen pribadi maupun paspor kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan," terang dia.
Dia juga meminta masyarakat segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui dugaan perekrutan atau pengiriman orang secara ilegal maupun indikasi eksploitasi manusia. Masyarakat turut diimbau tidak menyebarluaskan identitas, foto, atau informasi pribadi korban, khususnya anak-anak, demi menjaga keselamatan dan pemulihan mereka.
"Segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan atau pengiriman orang secara ilegal maupun indikasi eksploitasi manusia, serta tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi korban, khususnya korban anak, demi menjaga keselamatan dan pemulihan korban," sambung Nurul.
Dia menegaskan, pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak. Keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari jumlah korban yang diselamatkan, jaringan kejahatan yang diputus, serta masyarakat yang terlindungi dari ancaman perdagangan orang.
"Keberhasilan penanganan TPPO tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari seberapa banyak korban yang berhasil untuk diselamatkan, jaringan kejahatan yang berhasil diputus, serta masyarakat yang dapat melindungi atau terlindungi dari ancaman perdagangan orang," papar Nurul.
"Polri akan terus hadir melalui langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pendekatan yang humanis terhadap korban. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat Indonesia. Tegas terhadap pelaku kejahatan, humanis terhadap korban, dan hadir untuk melindungi masyarakat," tandas Nurul.