Direktorat Jenderal Bea dan Cukai () Kementerian Keuangan () menggagalkan upaya penyelundupan ilegal seberat 405,1 kilogram (kg) sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026.
Jumlah tersebut melonjak 2.159,2 persen dibandingkan temuan tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan penindakan tersebut dilakukan dalam 131 kasus dengan melibatkan kerja sama Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya.
"Saat ini telah 405,1 kg ditemui oleh aparat Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegakan hukum yang lainnya. Saat ini meningkat sangat besar dibandingkan tahun lalu, 20 kali dibandingkan temuan tahun lalu, 131 kali penindakan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Suahasil, pengawasan dan penindakan terhadap ekspor ilegal emas dilakukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi di dalam negeri.
Langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan emas nasional.
Ia menegaskan emas hasil tambang dalam negeri dapat diolah menjadi produk perhiasan di Indonesia. Sementara itu, pelaku usaha yang ingin mengekspor emas harus memenuhi ketentuan, termasuk membayar bea keluar.
"Mau bikin perhiasan? Emasnya itu adalah dari tambang dalam negeri Indonesia. Kalau mau bikin perhiasan, boleh bikin di dalam negeri. Kalau mau diekspor, boleh bayar bea keluar. Sehingga pengawasan ekspor ilegal ini membantu menjaga pasokan bahan baku emas bagi industri pengolahan emas di dalam negeri," ucapnya.
Suahasil menambahkan penindakan penyelundupan emas masih berlanjut hingga November 2026. Ia menyebut telah menerima laporan sejumlah kasus baru dari Bea Cukai di beberapa daerah.
"Di Kaltim baru menangkap 2,6 kg mau dibawa naik pesawat. Di Bandara Minangkabau baru ditangkap lagi 4 kg emas baru mau dibawa naik pesawat. Di Banjarmasin kemarin baru ditangkap 17 kg oleh tiga orang mau dibawa keluar ke Indonesia dengan cara yang tidak benar," pungkas Suahasil.