Politik

Bebersih Buzzer, Google Hapus Puluhan Ribu Akun Pro-Pemerintah RI

Bebersih Buzzer, Google Hapus Puluhan Ribu Akun Pro-Pemerintah RI

JAKARTA — Google terungkap berulang kali menindak jaringan kanal YouTube yang menyebarkan konten untuk mendukung pemerintah Indonesia sepanjang 2025 dan 2026. Penindakan tersebut dilakukan karena Google menemukan indikasi operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) yang memanfaatkan platform digital untuk membangun narasi tertentu.

Berdasarkan penelusuran Republika terhadap publikasi resmi Google Threat Analysis Group (TAG) di blog.google/threat-analysis-group penindakan itu tidak hanya menyasar kanal YouTube, tetapi juga dapat mencakup akun iklan, blog, dan aset digital lainnya.

Google menggunakan istilah coordinated influence operations untuk menggambarkan aktivitas terorganisasi yang berupaya memengaruhi opini publik melalui jaringan akun atau kanal. Artinya, persoalannya bukan semata-mata isi konten yang mendukung pemerintah, melainkan pola aktivitas dan dugaan manipulasi yang terkoordinasi di balik penyebarannya.

Tercatat dalam laporan Google, sepanjang 2025 terdapat sedikitnya 4.499 kanal YouTube yang ditindak dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia berdasarkan pengelompokan tersebut.

Penindakan pada kuartal III 2025 menjadi salah satu catatan penting. Dalam buletin yang diterbitkan 13 November 2025, Google menyebut penghentian 445 kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah Indonesia. Google juga menghentikan 27 kanal yang mendukung tokoh-tokoh politik Indonesia dan 17 kanal yang menyebarkan konten kritis terhadap Pemerintah Jawa Barat.

Pada kuartal IV 2025, skala penindakan meningkat. Google mencatat penghentian 445 kanal pada Oktober, 981 kanal dalam beberapa jaringan pada November, dan 2.584 kanal pada Desember. Selain itu, terdapat empat akun Google Ads yang dihentikan dalam dua jaringan pada November.

Contoh laporan Google TAD soal penghapusan akun propemerintah RI pada Agustus 2026.
Contoh laporan Google TAD soal penghapusan akun propemerintah RI pada Agustus 2026. - (Google)

Dari angka tersebut, tidak seluruh kanal dapat disebut sebagai kanal pro-pemerintah. Google mengategorikan sebagian jaringan sebagai pendukung Indonesia secara umum, sebagian mendukung partai politik Indonesia, dan sebagian lainnya memiliki narasi berbeda. Karena itu, angka 4.499 merupakan total kanal dalam kampanye terkait Indonesia, bukan klaim bahwa seluruhnya merupakan kanal propaganda pemerintah.

Dalam laporan terkini, Google mengungkapkan skala penindakan yang jauh lebih besar. Pada kuartal I 2026, Google menghentikan 3.598 kanal YouTube dalam sejumlah kampanye terkait Indonesia. Sebagian besar jaringan tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah.

Angka tersebut meningkat pada kuartal III 2026. Dalam laporan yang diterbitkan 30 Oktober 2026, Google mencatat penghentian 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September. Seluruh jaringan yang disebutkan dalam tiga temuan itu menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia atau pemerintah beserta administrasinya.

Jika digabungkan dengan data kuartal I dan II 2026, jumlah kanal YouTube terkait operasi pengaruh Indonesia yang dihentikan Google mencapai 23.827 kanal sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut mencakup kampanye dengan beragam narasi, sehingga tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai jaringan pro-pemerintah.

Pada kuartal II 2026, Google juga mencatat 840 kanal yang ditindak dalam kampanye terkait Indonesia. Penindakan tersebut mencakup 60 kanal yang mendukung pemerintah, 78 kanal yang mendukung Indonesia secara umum, 34 kanal yang mengkritik partai politik dan pemerintah, serta 12 kanal yang mendukung partai politik.

Sementara itu, pada kuartal III 2026, Google menemukan kembali jaringan berskala besar. Salah satu jaringan pada Agustus bahkan terdiri atas 10.134 kanal yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Pada September, Google menghentikan 2.350 kanal dengan narasi mendukung pemerintah dan administrasinya.

Massa dari Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Dalam aksinya, massa mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo - Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu massa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, hentikan program MBG dan KDMP yang dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, tetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana Nasional dan percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Massa dari Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/8/2026). - (Republika/Thoudy Badai)

Patut dicatat bahwa Agustus itu terjadi sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai kota lainnya. Aksi tersebut mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.

Artinya, berdasarkan laporan yang tersedia hingga 18 November 2026, Google telah menghentikan 23.827 kanal YouTube dalam berbagai kampanye operasi pengaruh terkait Indonesia sepanjang Januari-September 2026. Jika digabungkan dengan temuan 2025, jumlahnya mencapai 28.326 kanal selama periode 2025 hingga September 2026.

Alasan utama penindakan bukan karena kanal-kanal tersebut menyampaikan dukungan kepada pemerintah. Google mengategorikan aktivitas itu sebagai operasi pengaruh terkoordinasi karena menemukan pola penyebaran konten yang dinilai tidak autentik dan terorganisasi untuk memengaruhi opini publik.

Dalam terminologi Google, coordinated influence operations itu merujuk pada aktivitas jaringan yang berupaya memanipulasi atau memengaruhi opini melalui tindakan terkoordinasi dan tidak autentik. Aktivitas ini dapat melibatkan banyak kanal yang secara bersamaan menyebarkan pesan dengan tema atau kepentingan tertentu.

Pola tersebut berbeda dari aktivitas warga yang secara sukarela menyatakan dukungan politik. Seseorang yang mengunggah video untuk memuji pemerintah, misalnya, tidak otomatis melakukan operasi pengaruh. Google menaruh perhatian pada pola koordinasi, keterkaitan antarakun, serta perilaku jaringan yang berupaya memanipulasi layanan platform.

Perlu digarisbawahi, laporan TAG tidak memublikasikan identitas pemilik seluruh kanal, siapa operator di balik jaringan tersebut, maupun bukti yang menghubungkan setiap kampanye secara langsung dengan lembaga pemerintah Indonesia.

Google juga tidak menyatakan bahwa seluruh kampanye tersebut diperintahkan, dibiayai, atau dioperasikan oleh pemerintah Indonesia. Istilah linked to Indonesia menunjukkan keterkaitan kampanye yang ditemukan Google dengan Indonesia, tetapi tidak otomatis membuktikan keterlibatan negara.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital soal aksi Google tersebut.