JAKARTA -- Presidium Konstitusi memaparkan gagasan rekonstruksi sistem bernegara melalui pengembalian naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang disempurnakan melalui addendum. Gagasan tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Mengusung tema "Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum", forum ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia Dr Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS Dr TB Massa Dja'far, serta Ketua Organizing Committee (OC) Dr HM Hatta Taliwang.
Ketua OC Hatta Taliwang mengatakan kegiatan prakongres ini bukan sekadar forum akademik, melainkan persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia yang akan digelar mendatang. “Melalui prakongres ini, kami akan memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang, termasuk di dalamnya Maklumat Kongres, yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” ujar Hatta dalam opening speech.
Dalam prakongres tersebut, Sekjen Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy memaparkan sembilan ancaman serius terhadap Indonesia akibat dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam. Kesembilan sektor tersebut meliputi, hukum dan pemerintahan, moneter-fiskal, industri-perdagangan, sumber daya alam-sumber daya buatan, informasi-digitalisasi, pertahanan-keamanan, lingkungan, perempuan, dan agama-kebudayaan. “Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ujar Noorsy.
Rekonstruksi dan resolusi itu, lanjutnya, adalah dengan menerapkan Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945. Sesuai yang dirumuskan para pendiri bangsa. “Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002,” ujar Noorsy.
Materi addendum
Dalam prakongres tersebut, Presidium Konstitusi yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu, telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal di dalam naskah asli UUD 1945. “Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Ortde Baru,” ujar Noorsy yang juga ketua SC Kongres Bangsa Indonesia.