Direktur Utama Bursa Efek Indonesia () Jeffrey Hendrik meminta para untuk senantiasa mencermati faktor fundamental perusahaan dan menyesuaikan profil risiko emiten di tengah dinamika pasar serta tekanan dalam negeri saat ini.
Hal itu disampaikan Jeffrey menyikapi kondisi politik Indonesia saat ini yang tengah membayangi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian investor dalam mengambil keputusan investasi di saat situasi politik nasional bergejolak.
"Dinamika pasar itu tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa investor harus senantiasa memperhatikan fundamental, kemudian menyesuaikan keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11).
Isu politik dalam negeri tengah menjadi sorotan utama pelaku pasar modal, terlebih setelah beredarnya kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri.
Hal tersebut disampaikan Pras ketika menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Gibran selama 2,5 jam pagi tadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Awalnya Pras menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran telah bertemu. Dalam pertemuan itu, kata Pras, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Pras kepada wartawan.
Pras menyebut bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk meninggalkan posisi wakil presiden.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Pras.
"Kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu kejadiannya, bahwa tidak bener bahwa bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan pak Wapres," ucap Prasetyo.