Oleh : Dr. CA. Jamaluddin, LC, Ms.J
Pemerhati Hubungan Indonesia – Negara-negara Timur Tengah dan Isu-isu Global
Berakhirnya misi penjaga perdamaian PBB di Sahara Barat (MINURSO) setelah 35 tahun beroperasi memicu polarisasi tajam dan respons yang bertolak belakang di kalangan dunia Arab dan Islam. Sengketa wilayah ini secara historis telah memecah solidaritas regional, sehingga reaksi yang muncul terbagi menjadi dua kubu utama.
Pertama, kubu pendukung Maroko, mayoritas negara Arab dan Liga Arab, khususnya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) serta mayoritas anggota Liga Arab, secara konsisten mendukung integritas teritorial Maroko. Reaksi dari kelompok ini cenderung sejalan dengan sikap resmi Rabat.
Pihak Kerajaan Maroko menyambut baik kegagalan perpanjangan mandat MINURSO sebagai "momentum besar" dan langkah signifikan untuk menutup secara permanen file sengketa ini di bawah kedaulatan Maroko Mayoritas negara Arab secara bilateral memandang berakhirnya misi ini sebagai kesempatan untuk mendorong proposal otonomi luas di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi politik yang realistis.
Beberapa diplomat dari kawasan Teluk menilai penutupan misi ini akan mengakhiri "internasionalisasi rutin" konflik di Dewan Keamanan PBB dan membuka jalan bagi penyelesaian bilateral yang lebih stabil. Kedua, adalah kubu Aljazair dan pendukung Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Front POLISARIO) atau “Barisan Rakyat untuk Pembebasan Saguia el-Hamra dan Río de Oro). Aljazair, salah satu kekuatan utama di dunia Arab-Islam Afrika Utara sekaligus penyokong utama Front Polisario, mengambil sikap yang bertentangan keras.
Aljir melalui Kementerian Luar Negeri Aljazair menyampaikan penyesalan yang mendalam (deep regret) atas kegagalan Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat MINURSO. Aljazair mengkritik draf resolusi yang sebelumnya diajukan oleh Amerika Serikat karena dinilai terlalu bias dan menguntungkan Maroko, yang memicu veto dari Rusia.
Selanjutnya, Aljazair dan Front Polisario menegaskan berakhirnya kehadiran fisik MINURSO tidak menghapus hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri. Mereka mengkhawatirkan hilangnya fungsi pemantauan gencatan senjata akan memicu eskalasi militer dan memperburuk krisis kemanusiaan di kamp pengungsian Tindouf.
Pertanyaannya, dengan berakhirnya Mandat MINURSO: Akankah Mengubah Arah Isu Sahara Barat?