Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI. Sjafrie mengaku membahas perihal Undang-Undang Pertahanan.
"Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," kata Sjafrie setelah bertemu dengan Dasco, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie menyebutkan UU Pertahanan yang ada saat ini sudah lama tidak dievaluasi. Menurut dia, usia UU tersebut sudah 24 tahun.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ucap dia.
"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," lanjut dia.
Dia juga berkoordinasi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Ia menyebutkan ada rencana UU Pertahanan direvisi tahun depan.
"Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif, yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," jelas dia.
"Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut. Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut," sambung dia.
Selain itu, dia berdiskusi mengenai intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan yang terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI. Salah satunya soal perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
"Kita menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Dengan adanya 514 kabupaten, nanti akan ada 514 batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tutur dia.