REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI, – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan wilayah terpencil, daerah terluar, serta zona dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas utama dalam kebijakan tersebut.
Penegasan ini disampaikan Sudaryono saat berada di Jambi, Jumat. Ia mengakui bahwa masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh program MBG dan memerlukan intervensi segera.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono.
Kebijakan ini diambil mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang belum tersentuh program MBG. Pemerintah, melalui BGN, ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan mulus di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Penguatan Tata Kelola MBG 2.0
Selain pemerataan jangkauan, BGN juga terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program. Sudaryono menjelaskan bahwa pembenahan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat. Langkah-langkah tersebut meliputi kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap operasional dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujarnya.
Berbagai pembenahan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0. Melalui langkah ini, BGN ingin memastikan transparansi penuh kepada publik.
"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," tegas Sudaryono.
Menurutnya, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG memberikan manfaat optimal. Hal ini mencakup pemenuhan gizi masyarakat sekaligus dampak ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan program.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.