Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses keuangan agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
"Ini harus menjadi pengungkit produktivitas UMKM dan pembuka akses keuangan yang lebih luas," katanya dalam keterangan di Surabaya, Jatim, Sabtu.
Menurut Ibrahim, digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat menjadi pengungkit produktivitas UMKM sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal.
Upaya ini juga perlu didukung integrasi data lintas instansi, peningkatan rasio pajak daerah, serta penguatan infrastruktur pembayaran digital agar transaksi pemerintah dan masyarakat semakin efisien.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026 yang mencerminkan peningkatan tahapan digitalisasi di tingkat provinsi maupun 38 kabupaten/kota.
"Optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, integrasi data lintas instansi, dan peningkatan rasio pajak daerah menjadi langkah penting dalam agenda percepatan digitalisasi daerah," katanya.
Penguatan ekosistem digital tersebut turut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemerintah daerah, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pengembangan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Berbagai upaya itu pun mengantarkan Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.
Di sisi lain, perluasan digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan melalui sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pelaksana Tugas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran mengatakan TPAKD memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan produktif melalui kolaborasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan dukungan berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
Program tersebut antara lain Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).