JAKARTA — Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menilai jumlah serangan siber pada sistem pembayaran relatif minim dibandingkan total transaksi pembayaran digital yang berhasil diproses. Meskipun demikian, aspek keamanan tetap harus terus dijaga karena berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
“Kita meyakini ini ‘kerikil kecil’ (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” kata Filianingsih dalam acara “Kick-off Geber PK 2027” di Jakarta, Senin (16/11/2026). Penjelasan ini disampaikan untuk menekankan pentingnya mitigasi risiko sekecil apa pun dalam ekosistem digital.
Filianingsih menegaskan, pengalaman bertransaksi yang aman merupakan kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Kepercayaan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi dapat terkikis seketika akibat pengalaman buruk dalam bertransaksi.
Ia mengutip hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing. Riset akademik ini memberikan gambaran nyata mengenai perilaku konsumen di era digital.
Studi tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital karena menggerus kepercayaan konsumen. Faktor psikologis ini memegang peranan penting dalam adopsi teknologi finansial.
Filianingsih menambahkan bahwa temuan tersebut sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital. Hambatan ini perlu diatasi melalui regulasi yang ketat.
“Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” kata dia. Perlindungan menyeluruh menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital.
Menurut Filianingsih, Bank Indonesia telah mewajibkan kepada penyedia jasa pembayaran untuk tidak menempatkan perlindungan konsumen hanya sekadar pelengkap inovasi. Aspek perlindungan diposisikan sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.
“Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” ujar dia. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan pengguna.
Filianingsih menambahkan bahwa prinsip tersebut juga harus tercermin dalam tiga aspek, yakni pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
“Jadi bukan hanya otoritas, bukan hanya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang akan menampung ini dalam ketentuan, kebijakan, dan pengawasan kami, tetapi kami juga mengharapkan partisipasi penyelenggara jasa pembayaran untuk bekerja sama,” kata dia. Sinergi lintas sektor diyakini mampu memperkuat ketahanan industri keuangan.
Dalam memperkuat kebijakan perlindungan konsumen, Bank Indonesia secara berkala setiap tiga tahun melaksanakan Survei Nasional Perlindungan Konsumen di seluruh provinsi untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran. Pengukuran berkala ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan.
Survei tersebut mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, hingga setelah menggunakan layanan sistem pembayaran. Metode komprehensif ini menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi di lapangan.
Hasil survei menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 mencapai 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan dengan capaian pada 2023 yang sebesar 64,67 persen. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan program edukasi yang masif.
Filianingsih menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya keberdayaan konsumen seiring dengan berbagai upaya edukasi dan penguatan perlindungan, termasuk melalui Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen. Konsumen dinilai semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, dan berhati-hati dalam bertransaksi.