Oleh : Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga
Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga
Bank Indonesia kembali dihadapkan pada situasi serba sulit. Tetapi, di tengah tekanan terhadap rupiah yang terus melemah akibat ketidakpastian global dan meningkatnya ekspektasi suku bunga tinggi dari bank sentral Amerika Serikat, Bank Indonesia mau tidak mau harus mengambil langkah tegas. Dengan berbagai pertimbangan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026) akhirnya memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.
Saat ini prioritas bank Indonesia memang lebih pada bagaimana memastikan stabilitas rupiah. Seperti dikatakan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Bank Indonesia ke depan memang akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran. Langkah ini terpaksa dipilih, sebab posisi rupiah belakangan ini harus diakui cenderung terus terpuruk.
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI pada Selasa (17/11/2026), rupiah kian melemah hingga level Rp 18.264 per dolar AS. Ini melemah dibandingkan sehari sebelumnya di level Rp 18.250 per dolar AS. Pada Rabu (18/11/2026), rupiah sedikit menguat ke level Rp 18.252 per dolar AS. Namun, sejak awal tahun hingga 18 November 2026, rupiah telah terdepresiasi 9,49 persen. Sebagai perbandingan, nilai tukar rupiah pada 2 Januari 2026 adalah Rp 16.725 per dolar AS.
Imbas Kenaikan
Keputusan Bank Indonesia yang kembali mengerek suku bunga acuan atau BI Rate diprediksi akan kembali dilakukan di bulan Desember akhir tahun nanti. Meski berat, keputusan ini harus diambil terutama untuk membendung arus keluar modal asing (capital outflow) sekaligus menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp18.200-an per dolar AS.
Bagi Bank Indonesia, kenaikan suku bunga merupakan langkah pre-emptive atau antisipatif untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi 2026-2027 agar tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Namun, bagi masyarakat dan pelaku usaha, kenaikan suku bunga acuan ini sesungguhnya berisiko memberikan tekanan berlapis terhadap sektor riil. Tekanan ini antara lain datang dari tambahan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat dan naiknya biaya pinjaman. Di sisi lain, industri perbankan juga dihadapkan pada risiko kenaikan biaya dana operasional perusahaan.
Ketika suku bunga acuan naik, transmisi kebijakan moneter tidak berhenti pada stabilitas mata uang semata. Imbas keputusan Bank Indonesia niscaya akan merembes masuk ke dompet pekerja kelas menengah, dapur ibu rumah tangga, hingga lapak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sinilah muncul situasi paradoksal, upaya menjaga stabilitas nilai uang di tingkat makro bukan tidak mungkin akan berisiko menggerus daya beli dan memperdalam kerentanan ekonomi rakyat di tingkat mikro.
Akibat kenaikan BI-Rate, daya beli masyarakat bisa dipastikan akan semakin tertekan. Dengan biaya pinjaman yang lebih mahal dan bertambahnya cicilan, konsumsi masyarakat untuk barang-barang tertentu berisiko melambat karena masyarakat akan lebih selektif dalam berbelanja. Masyarakat kelas menengah yang selama ini mungkin masih memiliki sisa tabungan, cepat atau lambat akan tergerus karena kenaikan cicilan yang menjadi tanggungan mereka. Kenaikan suku bunga itu juga akan berdampak signifikan terhadap beberapa sektor, seperti properti, penjualan kendaraan bermotor, dan permintaan kredit perbankan. Ini terjadi lantaran masyarakat yang cenderung mengambil sikap wait and see. Secara garis besar, dampak kenaikan suku bunga acuan yang perlu diwaspadai adalah:
Pertama, dampak paling terasa dari kenaikan suku bunga acuan adalah membengkaknya biaya pinjaman. Perbankan komersial hampir pasti akan menyesuaikan bunga kredit mereka, mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, hingga kredit multiguna. Bagi keluarga kelas menengah yang selama ini bergantung pada skema bunga mengambang (floating rate), kenaikan cicilan bulanan berarti pemangkasan langsung terhadap pos pengeluaran lainnya, sehingga bukan tidak mungkin kelas menengah ini akan terancam turun status menjadi orang miskin baru.
Kedua, dampak kkenaikan suku bunga acuan terhadap pergeseran gaya hidup. Pendapatan masyarakat yang tidak ikut naik secara otomatis tergerus oleh beban bunga utang. Akibatnya, masyarakat terpaksa melakukan pengetatan ikat pinggang secara ekstrem. Pengeluaran tersier seperti rekreasi, kuliner, dan pembelian barang elektronik menjadi korban pertama. Lebih jauh lagi, penyusutan ruang fiskal rumah tangga ini berpotensi memicu fenomena down-trading—di mana konsumen beralih membeli barang dengan kualitas lebih rendah atau kemasan lebih kecil demi menyiasati anggaran belanja harian yang kian sempit. Berbagai kegiatan rekreasi, jalan-jalan ke luara negeri atau ke tempat tujuan wisata domestik kemungkinan besar akan berkurang.
Ketiga, imbas kenaikan BI-rate terhadap perkembangan sektor riil. Secara teoritis, kenaikan suku bunga sebetulnya bertujuan untuk mengerem konsumsi agar inflasi terkendali. Namun, dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pengereman konsumsi yang terlalu dalam justru berisiko. Jika masyarakat menahan belanja dan lebih memilih memarkir dananya di instrumen simpanan berbunga tinggi, roda perputaran uang di sektor riil akan melambat drastis.
Keempat, dampaknya terhadap lapangan kerja. Dalam kondisi suku bunga yang naik, pengusaha umumnya akan memiliki untuk tidak melakukan ekspansi usaha, tidak membuka lowongan kerja atau menambah pekerja baru. Pengusaha akan lebih memilih memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) yang ada, sehingga tidak menambah beban operasional tambahan. Setidaknya selama enam bulan ke depan, tidak sdikit pelaku usaha akan memilih menunggu perubahan pasar sembari bersiasat untuk mengamankan arus kas agar bisa tetap bertahan.
Pengalaman telah banyak membuktikan, ketika suku bunga modal kerja ikut naik, maka pelaku usaha akan menghadapi dua pilihan sulit: menaikkan harga jual produk untuk menutup biaya bunga yang mahal, atau menahan ekspansi dan melakukan efisiensi tenaga kerja. Jika pengusaha memilih menaikkan harga barang, masyarakat kembali menjadi korban melalui inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Sebaliknya, jika pengusaha memilih efisiensi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya penyerapan tenaga kerja baru menjadi momok yang nyata di depan mata.
Langkah ke Depan
Menghadapi situasi pelik ini, kebijakan moneter tidak bisa dibiarkan bekerja sendirian. Diperlukan kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah, otoritas moneter, dan masyarakat sendiri agar stabilitas makro tidak mengorbankan kesejahteraan mikro.
Jika Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas melalui suku bunga tinggi, maka pemerintah melalui kebijakan fiskal harus berperan sebagai bantalan kejut (shock absorber). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan pada perlindungan daya beli kelompok rentan. Penyaluran bantuan sosial tunai maupun subsidi pangan harus dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu untuk meredam gejolak harga kebutuhan pokok akibat pelemahan kurs. Selain itu, pemerintah perlu menjaga agar skema kredit bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ikut terimbas kenaikan bunga pasar, sehingga UMKM tetap memiliki napas untuk berproduksi.
Keputusan Bank Indonesia menaikan BI Rate adalah pengingat bahwa perekonomian domestik kita tidak kebal terhadap badai ketidakpastian global. Namun, sejauhmana keputusan Bank Indonesia bisa dikatakan efektif tentu tidak hanya diukur dari seberapa kokoh nilai tukar rupiah mampu bertahan di perdagangan valuta asing, melainkan seberapa mampu rakyat, baik kelas menengah maupun masyarakat miskin mampu bertahan hidup dengan layak. Sinergi kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat dan kehati-hatian mengelola keuangan pribadi menjadi kunci utama agar kita tidak sekadar selamat dari krisis eksternal, tetapi juga tetap tangguh di dalam negeri. Bagaimana pendapat anda?