Politik

Big Data BCA dan Survei BI Perlihatkan Sinyal Lampu Kuning Ekonomi

Big Data BCA dan Survei BI Perlihatkan Sinyal Lampu Kuning Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju ekonomi Indonesia mulai melambat menjelang akhir 2026. Data transaksi nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan sejumlah survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan arah yang sama: Penerimaan dunia usaha tumbuh makin pelan, belanja masyarakat melemah, dan pengusaha menahan rencana investasi.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan pertumbuhan penerimaan pelaku usaha terus turun hingga Oktober 2026. Berdasarkan big data BCA yang mencakup sekitar 300 ribu perusahaan, penerimaan pelaku usaha tumbuh 7 persen secara tahunan pada Oktober. Angka itu lebih rendah dari September (8,4 persen) dan Agustus (9,4 persen), apalagi dibandingkan April yang masih 24,4 persen.

"Di sisi penerimaan pelaku usaha, kecenderungannya turun," kata David dalam Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Belanja masyarakat bergerak serupa. Indeks transaksi belanja BCA, yang merekam transaksi sekitar 34 juta nasabah lewat kartu debit, kartu kredit, QRIS, dan ATM, berada di level 140,9 pada Oktober 2026. Posisi ini lebih rendah dari 145,1 pada Oktober tahun lalu. "Di tingkatan belanja masyarakat itu juga sama, bahkan di Oktober angkanya itu sudah minus 2,9 persen," ujar David. Sebulan sebelumnya, belanja masyarakat masih tumbuh 1,4 persen.

David menilai perlambatan ini perlu dicermati karena bisa mendorong pelaku usaha dan konsumen memilih menunggu hingga akhir tahun. Sikap menahan diri itu sudah terlihat pada indikator investasi. Penjualan semen hanya tumbuh 3 persen pada September. Impor barang modal melambat tajam menjadi 1,3 persen, dari 10,6 persen pada Agustus.

Survei BI memperlihatkan gambaran serupa. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha triwulan III 2026 sebesar 11,46 persen, turun dari 12,97 persen pada triwulan sebelumnya. Untuk triwulan IV, pengusaha memperkirakan angkanya turun lagi ke 10,77 persen. SBT positif berarti pengusaha yang usahanya membaik masih lebih banyak daripada yang memburuk, tetapi selisihnya makin tipis.

Penambahan tenaga kerja nyaris berhenti, dengan SBT hanya 0,07 persen. Rencana investasi triwulan IV juga turun ke 5,64 persen, jauh di bawah 9,54 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi rumah tangga, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 berada di level 118,1. Angka ini memang masih di atas ambang 100, tetapi sudah turun dari 127,0 pada Januari. Porsi pendapatan yang ditabung juga menyusut dari 18,2 persen pada April menjadi 15,4 persen pada September. Bisa saja angka ini diartikan sebagian rumah tangga mempertahankan belanja dengan mengurangi tabungan.

Meski begitu, tidak semua indikator melemah. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Oktober justru naik ke 54,0 dari 52,4. Kredit investasi masih tumbuh 23,2 persen pada September. Data BCA juga menunjukkan penerimaan pelaku usaha di luar sektor jasa keuangan masih tumbuh 11,3 persen pada Oktober, relatif stabil sejak Juli. Perlambatan angka total lebih banyak ditarik oleh sektor keuangan.

Tantangan berikutnya datang dari harga. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Oktober 2026 naik 7 persen secara tahunan, lebih dari dua kali inflasi konsumen yang 3,23 persen. Selisih ini menandakan produsen masih menahan kenaikan biaya agar harga jual tidak ikut melonjak.

David memperkirakan kenaikan harga di tingkat produsen itu akan mulai diteruskan ke konsumen pada kuartal IV 2026 hingga kuartal I 2027. Jika terjadi saat daya beli melemah, belanja masyarakat bisa makin tertekan.

Pemerintah membaca kondisi ekonomi dengan nada lebih optimistis. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2 persen secara tahunan. "Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Namun, kenaikan itu terjadi dari basis yang rendah. Pada periode yang sama tahun lalu, sebagian besar jenis pajak terkontraksi, termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang turun 10,3 persen.

Untuk menahan perlambatan, pemerintah mengandalkan belanja akhir tahun. Sisa belanja negara untuk November-Desember mencapai Rp945,2 triliun. Pemerintah juga memperkirakan defisit APBN 2026 melebar menjadi 2,85 persen dari produk domestik bruto, di atas target awal 2,68 persen.

Tekanan pada permintaan bertambah setelah BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur 17-18 November 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik menjadi 5,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,75 persen. Ini kenaikan pertama BI Rate sejak Juni. Sepanjang 2026, suku bunga acuan sudah naik 125 basis poin dari 4,75 persen pada awal tahun.

Dalam keterangan resminya, BI menyebut kenaikan ini untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga disebut sebagai upaya pre-emptive agar inflasi 2026-2027 tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Rupiah tercatat Rp18.245 per dolar AS pada 17 November 2026, melemah 0,66 persen dibandingkan akhir Oktober. Keputusan ini sejalan dengan perkiraan David, yang sebelumnya menilai BI perlu menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

BI sendiri masih memandang ekonomi dengan optimistis. Bank sentral menilai pertumbuhan triwulan IV 2026 tetap baik karena stimulus fiskal mendorong konsumsi rumah tangga, dan memperkirakan ekonomi 2026 tumbuh 4,9-5,7 persen. Kredit perbankan Oktober tumbuh 13,21 persen, dengan kredit investasi naik 21,32 persen. Namun, kredit konsumsi hanya tumbuh 4,73 persen. Angka itu sejalan dengan data BCA yang memperlihatkan belanja masyarakat mulai turun.

Bagi dunia usaha yang penerimaannya melambat dan rumah tangga yang tabungannya menipis, bunga yang lebih tinggi berarti beban pembiayaan ikut bertambah. Kenaikan ini datang tepat ketika harga di tingkat produsen bersiap naik.