Pemerintah berencana meluncurkan () Digital secara nasional pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sekitar 60 juta warga telah terdaftar dalam infrastruktur Government Technology (GovTech), dengan target lebih dari 100 juta orang saat peluncuran.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos menggunakan NIK dan verifikasi wajah. Pemerintah mengklaim proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Namun, registrasi digital tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan karena kelayakan tetap ditentukan melalui verifikasi dan pemadanan data.
Lantas, apakah digitalisasi benar-benar mampu membuat bansos lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan? Sejauh mana transfer langsung ke rekening dapat menjaga konsumsi masyarakat? Bagaimana pemerintah mengantisipasi kesalahan data, risiko kejahatan siber, hingga penyalahgunaan dana bantuan?
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai transfer bansos langsung ke rekening dapat memperkuat konsumsi rumah tangga miskin.
Tambahan dana membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, dan pendidikan. Jika pencairan tepat waktu dan biaya transaksi rendah, belanja tersebut juga dapat menggerakkan warung, pasar, serta jasa lokal.
Namun, manfaatnya bergantung pada besaran bantuan, ketepatan sasaran, dan kondisi pasar. Masalah rekening, biaya perjalanan menuju agen, potongan tidak sah, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
"Keberhasilannya bukan jumlah transaksi yang diproses, melainkan kemampuan bantuan mempertahankan daya beli dan mengurangi kemiskinan secara terukur," kata Syafruddin kepada CNN Indonesia, Selasa (10/11).
Ia berpendapat, dari sisi ketepatan sasaran, integrasi data kependudukan dan sosial ekonomi dapat membantu pemerintah menemukan data ganda serta mempercepat pemeriksaan kelayakan. Namun, teknologi tetap bergantung pada kualitas data.
Pendapatan pekerja informal yang berubah-ubah, alamat tidak mutakhir, hingga keterbatasan identitas dan akses internet dapat membuat warga yang layak justru tidak terdaftar. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya membaik bisa saja masih menerima bantuan.
Syafruddin menyebut pemerintah memang melaporkan penurunan kesalahan sasaran dalam uji coba di Bali. Namun, hasil tersebut belum cukup membuktikan efektivitas secara nasional tanpa metode pembanding yang transparan.
Karena itu, digitalisasi perlu disertai pemutakhiran data berkala, pendaftaran luring, verifikasi lapangan, dan kanal pengaduan yang memungkinkan masyarakat mengoreksi keputusan pemerintah.
"Sistem yang akurat harus tetap memberi ruang koreksi ketika keputusan otomatis keliru," ujarnya.
Selain persoalan data, penyaluran digital juga membawa risiko pencurian identitas, pengambilalihan rekening, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Penerima dengan literasi keuangan terbatas rentan tertipu, terutama ketika diminta memberikan PIN atau kode verifikasi.
Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menerapkan autentikasi berlapis yang tetap mudah digunakan kelompok rentan. Bank penyalur juga perlu menyediakan notifikasi transaksi, pemblokiran transaksi mencurigakan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan dana.
Perlindungan data melalui pembatasan akses, enkripsi, dan pengawasan independen juga harus diperkuat. Di tingkat lapangan, agen penyalur wajib memiliki identitas resmi dan tidak boleh memungut biaya bantuan.
Risiko Bansos Melenceng dari Tujuan
Pemerintah akan luncurkan bansos digital pada 10 November 2026, dengan target 100 juta penerima. Proses pendaftaran dipercepat, namun verifikasi tetap penting. (FOTO:CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Syafruddin juga menilai tidak ada satu bentuk bantuan yang selalu lebih unggul. Transfer tunai memberi keleluasaan kepada keluarga untuk menentukan kebutuhan paling mendesak, sedangkan bantuan pangan atau voucher dapat lebih tepat ketika pemerintah perlu menjamin konsumsi komoditas tertentu, terutama saat terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga.
Sementara itu, subsidi harga yang luas berisiko lebih banyak dinikmati kelompok mampu dan membebani anggaran.
"Tidak ada satu instrumen yang selalu unggul," kata dia.
Terkait risiko judi online, Syafruddin mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan seluruh keputusan belanja penerima sebagai objek kecurigaan. Pengeluaran untuk pulsa, transportasi, atau pelunasan utang kebutuhan pokok tidak otomatis berarti pemborosan.
Risiko judi online perlu ditangani melalui pengawasan transaksi ilegal, literasi keuangan, dan pendampingan sosial, bukan pembatasan menyeluruh atas kebebasan penerima.
Ia menambahkan bansos perlu dihubungkan dengan pelatihan, dukungan pekerjaan, dan layanan pengasuhan agar keluarga memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan secara mandiri.
"Tujuan bansos ialah memperkuat kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dan keluar dari kerentanan, bukan sekadar memindahkan uang melalui sistem digital," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bansos tunai efektif menjaga konsumsi keluarga miskin. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional relatif terbatas. Ia mencontohkan stimulus kuartal IV sekitar Rp31 triliun yang hanya setara kurang lebih 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Jadi, bansos lebih tepat diposisikan sebagai bantalan agar konsumsi kelompok bawah tidak turun tajam, bukan sebagai motor pertumbuhan," kata Yusuf.
Terkait ketepatan sasaran, Yusuf mencontohkan uji coba di Banyuwangi yang menurunkan tingkat kesalahan sasaran PKH dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen. Meski membaik, angka tersebut masih menunjukkan lebih dari seperempat penerima belum sesuai kriteria.
Karena itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap penting, termasuk memastikan warga yang layak tidak tersisih akibat keterbatasan rekening, literasi digital, maupun akses perbankan.
Yusuf juga menyoroti risiko penyalahgunaan bansos untuk judi online. Ia menyebut Kemensos telah menangguhkan bantuan kepada sekitar 1,49 juta keluarga yang terindikasi terkait judi online berdasarkan data PPATK.
Namun, lebih dari satu juta indikasi tersebut berasal dari anak yang tercantum dalam kartu keluarga, sehingga temuan itu tidak otomatis membuktikan dana bansos digunakan untuk berjudi.
Menurutnya, penghentian bantuan terhadap seluruh keluarga berisiko merugikan anggota lain, termasuk anak-anak. Penanganan perlu dilakukan melalui pemblokiran kanal pembayaran judi online, pemberian ruang klarifikasi sebelum bantuan dihentikan, serta pendampingan bagi penerima yang mengalami kecanduan.
"Penanganannya perlu difokuskan pada pemblokiran kanal pembayaran yang digunakan penyelenggara judi, pemberian ruang klarifikasi sebelum bantuan dihentikan, serta pendampingan dan rehabilitasi bagi penerima yang mengalami kecanduan," kata Yusuf.
Lebih jauh, Yusuf menilai keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan. Pemerintah perlu melihat ketepatan penerima, biaya penyaluran, penyelesaian pengaduan, serta dampaknya terhadap pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan.
Ia menegaskan bansos juga perlu dihubungkan dengan pelatihan kerja, pembiayaan usaha mikro, dan akses pekerjaan formal agar keluarga penerima memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara mandiri.
"Bansos harus menjadi bantalan ketika keluarga menghadapi guncangan, sekaligus dihubungkan dengan jalur graduasi melalui pelatihan kerja, pembiayaan usaha mikro, dan akses ke pekerjaan formal," pungkas Yusuf.