Semarang, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi membuka layanan desk investasi di Jawa Tengah. Langkah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai titik awal program fasilitasi percepatan penanaman modal untuk wilayah Pulau Jawa.
"Dan khusus untuk Pulau Jawa, kita mau mulai dari Jawa Tengah," ungkap Todotua Pasaribu dalam acara Peresmian Desk Investasi di Semarang, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran desk investasi ini memiliki fungsi utama untuk memangkas lamanya siklus investasi di Indonesia. Saat ini, proses investasi rata-rata membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun. Sebagian besar kendala tersebut disebabkan oleh persoalan perizinan dan ketersediaan lahan.
"Cycle investasi di negara kita ini masih cukup panjang. Average berbicara cycle investasi 4-5 tahun, ya kan? Awal-awal dulu kami menemukan ada 2.500-an triliun unrealisasi investasi, karena persoalan klasik. Dua persoalan klasik kita: perizinan dan lahan," ungkapnya.
Todotua mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu membenahi proses fasilitasi investasi agar realisasi penanaman modal dapat berjalan lebih cepat.
Selain membantu proses perizinan investasi baru, desk investasi juga akan berfungsi menjemput bola untuk menyelesaikan berbagai proyek investasi yang mengalami hambatan atau bottlenecking.
Todotua mengungkapkan, saat ini terdapat 126 proyek investasi di seluruh Indonesia yang belum berjalan akibat berbagai kendala. Melalui desk investasi, pemerintah ingin mengurai persoalan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kepastian dan percepatan perizinan.
"Kita punya 126 proyek bottlenecking seluruh nasional yang enggak berjalan sampai sekarang. Rencana-rencana realisasi investasi ini mau kita pecahkan semuanya ini. Setidaknya kepastian perizinannya untuk bisa kita segerakan," ungkap Todotua.
Selain itu, fungsi lainnya adalah memfasilitasi pemanfaatan lahan-lahan menganggur milik pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Atas dasar itu, pemerintah pusat turut mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi aset lahan yang berpotensi ditawarkan kepada investor. Salah satu kriteria yang didorong adalah lahan dengan luas minimal 50 hektare.
"Makanya kami dalam setiap kesempatan juga selalu mendorong teman-teman kabupaten/kota, ada punya aset lahan apa semuanya minimal 50 hektar, udah kita buka. Urusan perizinan urusan kami. Enggak ada lagi yang lama-lama," paparnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi investasi di daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui pembukaan desk investasi, pemerintah berharap berbagai hambatan penanaman modal dapat diselesaikan lebih cepat sehingga Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, termasuk Vietnam.
[Gambas:Video CNBC]