Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memberhentikan lima aparatur sipil negara (ASN) sepanjang Januari-Oktober 2026 karena terbukti melanggar ketentuan disiplin akibat tidak masuk kerja dalam waktu lama.
Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung Laope Pinnega di Tulungagung, Selasa, mengatakan, lima ASN yang diberhentikan tersebut terdiri atas tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
"Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan," kata Laope.
Ia menjelaskan, pemberhentian dilakukan karena para pegawai tersebut memiliki tingkat ketidakhadiran yang tinggi tanpa keterangan yang dapat dibenarkan. Bahkan, masa ketidakhadiran mereka tercatat mulai 30 hari hingga mencapai 100 hari.
Menurut Laope, sebagian ASN yang diberhentikan telah mengabdi cukup lama, mulai dari lima tahun hingga 16 tahun.
Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
"Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja," ujarnya.
BKPSDM Tulungagung telah memproses pemberhentian tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari BKN, pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti proses pemberhentian terhadap lima ASN tersebut.
Laope mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran para pegawai, mulai dari persoalan ekonomi, masalah keluarga, hingga beban utang. Sebagian di antaranya juga diketahui memilih mencari pekerjaan lain di luar kedinasan.
"Alasannya macam-macam, ada yang utangnya banyak, ada yang masalah keluarga. Tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar," katanya.
Meski demikian, salah satu PNS yang diberhentikan sempat mengajukan upaya banding kepada BKN untuk meminta peninjauan atas keputusan pemberhentian tersebut. Namun, permohonan banding yang bersangkutan ditolak setelah melalui proses pemeriksaan.
"Ada satu yang kemarin mengajukan banding ke BKN. Hasilnya BKN menolak pengajuan banding itu," ujar Laope.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BKPSDM terus melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Kepatuhan terhadap kewajiban kehadiran dan pelaksanaan tugas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas kinerja ASN.