ANTALYA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperkuat dukungan terhadap transisi industri menuju ekonomi rendah karbon melalui pendampingan dan pembiayaan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk membantu perusahaan mengubah komitmen pengurangan emisi menjadi aksi nyata.
Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan, sektor perbankan memiliki peran penting dalam mempercepat dekarbonisasi industri. Peran tersebut tidak hanya sebatas menyediakan modal, tetapi juga membantu perusahaan menyusun strategi dan peta jalan transisi.
"Semua pihak sepakat bahwa dekarbonisasi industri membutuhkan keselarasan investasi dan operasional seluruh pelaku industri. Hal ini memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi," kata Alexandra di Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, dunia kini perlu bergerak dari sekadar menyampaikan komitmen iklim menuju pelaksanaan nyata. Karena itu, BNI berupaya membantu nasabah mengubah ambisi keberlanjutan menjadi program yang dapat dijalankan melalui pendampingan dan solusi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Alexandra menjelaskan, BNI telah memulai perjalanan perbankan berkelanjutan sejak 2015. BNI menjadi salah satu pelopor penerapan perbankan berkelanjutan di Indonesia.
Komitmen tersebut, menurut dia, tercermin dalam peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perseroan. Pada awal November 2026, peringkat ESG BNI dari FSI meningkat dari A menjadi AA. Selain itu, BNI memperoleh peringkat risiko keberlanjutan kategori menengah dan masuk dalam indeks IDX ESG.
Hingga kuartal III 2026, total aset BNI mencapai 82,9 miliar dolar AS. Perseroan melayani lebih dari 150 ribu nasabah bisnis dengan dukungan jaringan 17 wilayah regional, sekitar 17 ribu kantor cabang di Indonesia, serta sembilan kantor cabang internasional.
Alexandra mengatakan, pelaku industri saat ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks dalam menjalankan transisi. Setidaknya ada tiga tantangan utama, yakni hambatan perdagangan global seperti mekanisme penyesuaian batas karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kenaikan biaya modal, serta tekanan berantai pada rantai pasok.
Tekanan tersebut dapat membatasi akses perusahaan terhadap pasar, pembiayaan, dan rantai pasok global. Di sisi lain, proses transisi industri juga menghadapi sejumlah kendala struktural.
BNI mengidentifikasi tiga kesenjangan utama, yakni kebutuhan modal awal yang besar dengan masa pengembalian investasi panjang, kesenjangan kelayakan pembiayaan untuk proyek-proyek inovatif, serta keterbatasan skema pembiayaan konvensional yang belum mampu menyediakan modal fleksibel dan berjangka panjang.
"Di sinilah BNI mengambil peran untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menerjemahkan peta jalan transisi menjadi pembiayaan yang layak," ujarnya.
Untuk menjalankan peran tersebut, BNI mengembangkan kerangka keberlanjutan melalui tiga pilar, yakni keuangan berkelanjutan, keberlanjutan perusahaan, serta inklusi dan ketahanan. Dua pilar yang berkaitan langsung dengan nasabah diarahkan untuk mendukung pembiayaan transisi sekaligus memastikan keterlibatan pelaku usaha dalam strategi keberlanjutan.
BNI juga memperkuat pendampingan ESG bagi nasabah. Alexandra mengatakan, BNI menjadi bank pertama di Indonesia yang memperkenalkan ESG Advisory Playbook berbasis sektor industri.
Setelah menerbitkan panduan untuk industri kelapa sawit pada 2025, BNI memperluas pendampingan ke lima sektor prioritas lainnya, yaitu pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan transportasi.