Gubernur Sumatra Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp3.410.000 atau naik 5,61 persen.
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada UU RI Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, penetapan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949 atau meningkat Rp181.001," ujar Bobby pada Jumat (20/11).
Menurut Bobby pembahasan tersebut juga memperhatikan masukan dan aspirasi Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/serikat buruh.
"Penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan pengupahan," jelasnya.
Perhitungan kenaikan tersebut menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.
"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," papar Bobby.
Selain menetapkan UMP, Bobby juga meminta seluruh Bupati/Walikota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.
Rekomendasi tersebut harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan serta berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
"Kami minta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2027 disampaikan paling lambat 25 November 2026," urainya.