Kasus dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk terhadap terus menuai sorotan. Belakangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikait-kaitkan dengan kasus penyadapan tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta semua pihak menunggu proses pemeriksaan sebelum menarik kesimpulan. Menurut Bobby, pihak terkait nantinya akan menjalani pemeriksaan sehingga informasi yang sebenarnya dapat diketahui secara lebih jelas.
"Kan nanti kan ada pemeriksaannya ya, ada ininya, masa belum (diperiksa) minta tanggapan dari kita, itu spekulasi namanya dari saya ya. Jadi, pasti nanti kita tunggu saja, tunggu saja itu pasti," kata Bobby di Medan, Sumut, Selasa (10/11).
Bobby juga mengaku tidak pernah membahas persoalan dugaan penyadapan itu dengan mertuanya, Jokowi. Ia menyebut komunikasi keluarga tetap berjalan, tetapi tidak membicarakan persoalan politik.
"Saya sebagai keluarga, ya, pasti ya, mungkin apa namanya menanyakan cucunya, ya. Ya, pasti komunikasi, tapi kalau udah ngomongin politik, ya, dari sebelumnya juga, sudah sering ditanya juga (saya), "Sering enggak Pak, komunikasi? Sering enggak, Pak, bicara politik?" Jawabannya masih sama, kan," ujarnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat. Total empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Listyo dan tiga anak buahnya.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo irit bicara saat ditanya mengenai sejumlah pihak yang mengaitkannya dengan kasus penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).
"Ketika ditanya lebih lanjut soal dugaan makar di balik penyadapan oleh Listyo kepada presiden, Jokowi hanya menjawab singkat. "Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," ujarnya.
Beberapa pihak mengaitkan Jokowi dengan kasus penyadapan ilegal ini karena ia sendiri yang melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Belakangan, Listyo ditangkap oleh polisi akibat dugaan tindak pidana melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dalam kurun waktu 2025 hingga 2026
Bareskrim Mabes Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.