Politik

BPKM: Investasi jadi instrumen kemandirian ekonomi UMKM disabilitas

BPKM: Investasi jadi instrumen kemandirian ekonomi UMKM disabilitas
Kami berharap investasi menjadi instrumen pemerataan, kesempatan dan kemandirian ekonomi, sehingga UMKM, khususnya UMKM penyandang disabilitas, dapat naik kelas dan menjadi bagian dari kekuatan usaha nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa investasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.

“Kami berharap investasi menjadi instrumen pemerataan, kesempatan dan kemandirian ekonomi, sehingga UMKM, khususnya UMKM penyandang disabilitas, dapat naik kelas dan menjadi bagian dari kekuatan usaha nasional,” kata Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Noor Sona Maesana Mushonnif dalam forum diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Menurut Sona, pihaknya telah menegaskan upaya penting ini melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur dan memberikan prioritas kepada UMKM penyandang disabilitas dan/atau UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan perhatian pemerintah yang menginginkan investasi dan hilirisasi untuk memiliki peran strategis dalam memperkuat usaha nasional, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperluas pemerataan serta kesempatan ekonomi yang inklusif.

“Hilirisasi tidak cukup hanya menghasilkan nilai tambah di pabrik dan kawasan industri, namun nilai tambah tersebut harus mengalir, harus dirasakan juga kepada para pengusaha UMKM dan pengusaha nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah, termasuk para UMKM penyandang disabilitas,” ujar Sona.

Ia mengatakan, setiap investasi baru menciptakan kebutuhan baru bagi perusahaan, seperti usaha makanan dan minuman, seragam, kemasan, jasa kebersihan dan perawatan, hingga tenaga kerja lokal yang terampil.

Oleh karena itu, Sona mengatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga mempersiapkan langkah-langkah penguatan usaha nasional melalui investasi inklusif.

“Pertama, tentunya kita ingin mengakselerasi kemitraan usaha besar dengan UMKM. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menerjemahkan mandat tersebut Menjadi kesepakatan kemitraan usaha dan perjanjian kemitraan yang nyata antara usaha besar, baik itu PMA (penanaman modal asing) atau PMDN (penanaman modal dalam negeri), dan UMKM yang ada di daerah,” jelas Sona.

Lebih lanjut, mendorong formalisasi UMKM yang bermitra, dengan memiliki badan usaha lengkap dan terdaftar di sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut Sona, formalisasi ini penting agar UMKM bisa menjadi bagian dari ekosistem kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

“Yang ketiga dan yang paling penting, tentu bagaimana kita menghubungkan UMKM ini ke rantai pasok terdekat, menjadi bagian dari supply chain perusahaan atau investasi yang ada di daerah,” ujar dia.