Buleleng, Bali (ANTARA) - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memimpin pembahasan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), salah satunya menyoroti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” kata Sutjidra saat memimpin rapat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Bali, Senin.
Dalam rapat tersebut, Sutjidra didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa dan para asisten Sekretariat Daerah.
Selain perlindungan pekerja rentan, rapat membahas penyaluran dana kepada desa serta hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
Ranperbup tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng.
Rancangan itu diarahkan untuk memperluas kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rancangan lainnya mengatur perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah serta retribusi daerah kepada desa pada Tahun Anggaran 2026.
Rancangan yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu menindaklanjuti penyesuaian Penjabaran APBD 2026, khususnya rincian bagian hasil pajak dan retribusi yang dialokasikan kepada desa
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng mengusulkan perubahan keempat atas peraturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. Penyesuaian terutama menyangkut besaran tunjangan perumahan dan transportasi.
Sutjidra meminta perangkat daerah pemrakarsa menyusun setiap rancangan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan di lapangan.
“Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta perangkat daerah terbuka terhadap masukan dan menyempurnakan substansi ketiga rancangan sebelum melanjutkan proses harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga penetapan.