Semarang (ANTARA) - Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk keperluan tunjangan hari raya (THR) forum koordinasi pimpinan (forkopimda) di wilayah itu.
Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Rosana Irawati dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama tujuh tahun penjara.
Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 90 hari..
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya.
Ia menyebut terdakwa terbukti memerintahkan pengumpulan uang yang diperuntukkan bagi pemberian THR fokompimda.
Adapun total uang yang terkumpul dari para pimpinan OPD, kata dia, mencapai Rp568 juta.
Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.
Terhadap putusan itu, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan putusan.
Dalam perkara tersebut hakim juga menjatuhkan hukum terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono.
Terdakwa Sadmoko yang disidang secara terpisah dihukum empat tahun penjara.