Politik

Bupati Karawang: Jangan ada pungutan biaya parkir di kawasan stadion

Bupati Karawang: Jangan ada pungutan biaya parkir di kawasan stadion

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menekankan agar tidak ada pungutan biaya parkir kendaraan bagi masyarakat yang ingin berolahraga di kawasan Stadion Singaperbangsa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Jangan sampai masyarakat yang mau olahraga justru dibebani pungutan parkir hingga Rp3.000. Itu tetap membebani bagi pengunjung," kata Bupati Syaepuloh saat meninjau progres penataan Stadion Singaperbangsa Karawang, Senin.

Ia mengatakan agar ke depan tidak ada lagi pungutan parkir kendaraan bagi masyarakat yang akan berolahraga di kawasan Stadion Singaperbangsa Karawang. Sebab hal tersebut dapat mengurangi akses masyarakat memanfaatkan fasilitas publik.

Menurut dia, penataan Stadion Singaperbangsa yang kini tengah dilakukan tidak hanya menyangkut peningkatan bangunan fisik, tetapi juga kualitas pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dengan penyelesaian seluruh fasilitas pendukung, Stadion Singaperbangsa diharapkan semakin representatif sebagai pusat aktivitas olahraga sekaligus ruang publik yang nyaman dan mudah dijangkau warga Karawang.

"Jangan ada lagi pemungutan parkir kendaraan, apalagi dengan tarif Rp3.000," katanya.

Sebagai alternatif, bupati mempersilakan masyarakat, khususnya pengunjung yang membawa kendaraan roda empat, untuk memanfaatkan area parkir di kompleks Pemkab Karawang yang jaraknya tidak jauh dari stadion.

Kendaraan yang diparkir di kompleks Pemkab Karawang akan mendapat pengawasan petugas keamanan, tanpa dikenakan biaya parkir.

Sementara itu, lahan yang dijadikan areal parkir berada di sepanjang depan pintu masuk utama stadion.

Setiap hari, khususnya setiap pagi dan sore, diperkirakan terdapat ratusan sepeda motor yang berjajar terparkir, dan terdapat puluhan kendaraan yang juga terparkir di area depan pintu utama stadion.

Meski diterapkan pungutan biaya parkir, tapi pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya disebutkan tidak diberikan karcis atau tiket parkir.

Bupati meminta agar pungutan parkir dengan nominal yang dinilai memberatkan masyarakat tidak diberlakukan. Karena masyarakat yang memanfaatkan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah semestinya mendapatkan kemudahan, termasuk dalam hal biaya parkir.