JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengecam tindak pidana kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Arifah menegaskan negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual.
Arifah menyebut pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat. Tapi dalam kasus yang diduga melibatkan Bupati Kupang ini malah memperkosa mahasiswa.
"Dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan. Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban,” kata Arifah pada Ahad (15/11/2026).
Arifah meminta aparat menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus ini. Regulasi ini menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.
"Kami memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban," ujar Arifah.
KemenPPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tim di daerah telah bergerak cepat melakukan penjangkauan langsung, mendampingi korban dalam proses pemeriksaan medis (visum et repertum), dan melakukan penguatan psikologis. Untuk menjamin keamanan dan pemulihan, korban saat ini juga telah ditempatkan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi NTT.
“Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun,” ujar Arifah.
Arifah mengapresiasi keberanian korban dan pihak keluarga yang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Arifah meyakini keberanian ini menjadi langkah krusial memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman.
“Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT,” kata Arifah.
Kemen PPPA mengimbau masyarakat untuk menghormati privasi korban, tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban, serta tidak membangun opini yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma tambahan.
"Perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian bersama agar korban merasa aman dalam menjalani proses hukum dan pemulihan," ujar Arifah.
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede diduga memperkosa mahasiswi berinisial RWM (21 tahun). Dugaan pemerkosaan tersebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.