Ekonomi

Buruh Desak Pemerintah Naikkan Batas PTKP Naik Menjadi Rp7,5 Juta

Buruh Desak Pemerintah Naikkan Batas PTKP Naik Menjadi Rp7,5 Juta

JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan usulan tersebut sebenarnya sudah disampaikan KSPI dan Partai Buruh sejak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional, Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“KSPI dan Partai Buruh sejak 2025, di hadapan presiden pada acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP yang sekarang Rp4,5 juta sebaiknya dinaikkan menjadi Rp7,5 juta,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, kenaikan PTKP akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan yang sebelumnya menjadi dasar pengenaan pajak dapat lebih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Said Iqbal menjelaskan, peningkatan daya beli pekerja juga akan memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal.

“Selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu Rp3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” lanjut dia.

Ia menilai kebijakan peningkatan PTKP bukan sekadar memberikan keringanan pajak kepada pekerja, melainkan juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Said Iqbal juga mengkritik pandangan yang menyebut batas PTKP saat ini sudah cukup tinggi karena berada di atas rata-rata upah minimum nasional.

Menurutnya, penggunaan rata-rata upah minimum nasional sebagai pembanding tidak tepat karena mengabaikan kenyataan bahwa terdapat daerah dengan upah minimum jauh lebih tinggi. Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta per bulan.

“Cara menghitungnya bukan di atas rata-rata. Harusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten atau kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang sekarang sekitar Rp5,9 juta,” sambung Said Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh tetap mengusulkan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan. Namun, jika pemerintah belum dapat memenuhi usulan tersebut, Said Iqbal meminta setidaknya PTKP dinaikkan menjadi Rp5,9 juta per bulan.

“Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp5,9 juta,” tegas dia.

Said Iqbal mengingatkan bahwa pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, KSPI juga pernah memperjuangkan kenaikan PTKP melalui surat resmi, advokasi, dan aksi demonstrasi. Dia menjelaskan, kenaikan PTKP menjadi Rp4,5 juta pada masa tersebut, menurut pengalamannya, berkaitan dengan pertimbangan upah minimum tertinggi di daerah.

Dia berharap pemerintah menggunakan pendekatan serupa dalam mempertimbangkan penyesuaian PTKP saat ini. Said Iqbal juga menilai kenaikan PTKP lebih tepat dijadikan kebijakan jangka panjang dibandingkan dengan pemberian subsidi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) kepada pekerja.

Menurutnya, subsidi pajak yang diberikan pemerintah untuk periode tertentu berpotensi berakhir atau berubah pada tahun berikutnya. Sebaliknya, perubahan batas PTKP dapat memberikan kepastian yang lebih berkelanjutan.

“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang. Tahun 2029 bisa hilang. Kan subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” ucapnya.