Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia () sekaligus Presiden Partai Buruh menilai kebijakan dana cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tidak akan membebani kalangan pengusaha.
Said menegaskan kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebenarnya sudah diatur sejak lama dalam regulasi ketenagakerjaan maupun standar akuntansi perusahaan.
Menurut Said, skema iuran cadangan pesangon justru dapat memberi keringanan karena pengusaha dapat mencicil kewajiban tersebut sejak awal, dibandingkan harus menanggung beban secara tunai sekaligus atau berutang ke bank saat terjadi PHK maupun efisiensi.
"Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11).
Said menilai kebijakan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi buruh maupun dunia usaha, terutama karena ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan begitu, ia menegaskan bahwa pekerja formal mendapatkan kepastian pendapatan saat terkena PHK, sementara perusahaan terhindar dari tuntutan pekerja ketika mengalami kerugian atau pailit.
"Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK. Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," ucapnya.
Untuk itu, KSPI mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar perhitungan agar penghitungan iuran tetap proporsional dan tidak memberatkan perusahaan.
Said mencontohkan batas upah tersebut dapat dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga perusahaan tidak perlu membayar iuran secara berlebihan untuk pekerja level manajer atau direksi yang bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah.
"Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," ujar Said.
Ia menjelaskan jika di kemudian hari nilai pesangon direksi atau manajer melebihi dana yang terkumpul dari skema batas atas iuran tersebut, selisih kekurangannya tetap dibayarkan langsung secara tunai oleh perusahaan.
Hal serupa juga berlaku apabila perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nilai pesangon yang lebih tinggi dari ketentuan undang-undang melalui perjanjian kerja bersama (PKB).
Dalam kesempatan itu, Said turut mewanti-wanti kalangan pengusaha untuk mematuhi kewajiban penyetoran iuran dana cadangan pesangon setelah peraturan pemerintah (PP) terkait resmi diterbitkan.
Adapun PP tersebut mencakup regulasi teknis pelaksanaan program sekaligus penunjukan resmi lembaga pengelola dana cadangan pesangon oleh pemerintah.
Ia mengingatkan undang-undang telah mengatur sanksi berlapis bagi perusahaan yang bandel, mulai dari teguran administratif hingga penutupan izin usaha.
"Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan," tegas Said.
Tak hanya itu, Said juga mengingatkan adanya ancaman pidana penjara bagi pengusaha yang gagal membayar hak pesangon pekerja saat terjadi PHK akibat lalai menyetorkan iuran cadangan pesangon.
"Pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun. Lihat aja undang-undang yang baru. Akibat dia tidak membayar cadangan pesangon kemudian terjadilah ketidakmampuan membayar pesangon ketika terjadi PHK, padahal iuran dia enggak bayar, kena lagi dia pidana," tuturnya.